BI Siapkan Uang Tunai Rp 195 Triliun buat Idul Fitri, Ada 5.066 Titik Penukaran Uang Lebaran

Saat ini Bank Indonesia telah melakukan pemetaan di 5.066 kantor atau titik layanan untuk penukaran uang tunai menjelang hari raya Idul Fitri.

oleh Tira Santia diperbarui 20 Mar 2023, 10:50 WIB
Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 195 triliun dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan hari raya Idul Fitri tahun 2023.
Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 195 triliun dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan hari raya Idul Fitri tahun 2023. Penyediaan uang tunai tersebut meningkat 8,22 persen jika dibandingkan Ramadhan pada tahun lalu.
 
"Berdasarkan rencana penarikan oleh perbankan secara nasional, tahun ini Bank Indonesia menyiapkan uang tunai untuk Ramadhan Idul Fitri sebesar Rp 195 triliun atau meningkat 8,22 persen dibandingkan Ramadhan tahun lalu," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim dalam kick off Serambi 2023, Senin (20/3/2023).
 
Saat ini Bank Indonesia telah melakukan pemetaan di 5.066 kantor atau titik layanan untuk penukaran uang tunai menjelang hari raya idul fitri. Jika dibandingkan tahun lalu, terdapat penambahan lokasi atau meningkat 8 persen.
 
"Ini menandakan pihak perbankan merespon bagaimana mobilisasi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan tadi," ujarnya.
 
Adapun kegiatan Serambi "Semarak Rupiah Ramadhan dan berkah Idul Fitri ini" ini akan dilaksanakan secara nasional yang dimulai pada hari ini tanggal 20 Maret sampai dengan 20 April 2023. Artinya, masyarakat bisa menukarkan uang dalam kurun waktu tersebut. "Jadi, selama 2023 ke depan kita akan melaksanakan kegiatan serambi 2023," jelasnya.
 
Dalam laporannya, Marlison mengungkapkan menjelang Idul Fitri merupakan periode dimana permintaan kebutuhan uang meningkat tajam.
 
Hal ini tidak terlepas dari bebagai budaya dan tentunya didukung oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin baik.
 
Dalam hal ini bank Indonesia selalu mendukung memenuhi kebutuhan uang dalam jumlah berapapun dengan pecahan sesuai dengan kebutuhan, dan dalam kondisi layak edar. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus berkomitmen bersama perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan terutama kebutuhan uang.
 
"Pada tahun ini kita menggunakan tagline yang sama yaitu Serambi Semarak Ramadhan dan berkah idul fitri 2023, tagline ini akan digunakan secara nasional dan setiap tahun, sehingga setiap tahunnya kita akan melaksanakan ini," ujarnya.
 
Menurutnya, kick off serambi ini menyatakan kesiapan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan uang baik perbankan dan masyarakat, sekaligus kesiapan dari Bank Indonesia, perbankan dan pihak terkait untuk bersama-sama guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kegiatan layanan penukaran uang tunai menjelang idul fitri 2023.

Transfer di 16 Bank dan Dompet Digital Ini Sudah Bisa Pakai BI-Fast, Cek Daftarnya

Nasabah melakukan transaksi di gerai ATM, Tangerang, Banten, Kamis (4/11/2021). Layanan BI-Fast Payment bakal menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang selama ini dipakai untuk mewadahi transaksi antarbank. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mulai hari ini, Senin 20 Maret 2023, jumlah peserta BI-FAST bertambah sebanyak 16 yang terdiri dari 14 bank dan 2 Lembaga Selain Bank (LSB).

Sejak diluncurkan pada 21 Desember 2021, total jumlah peserta BI-FAST hingga kini menjadi 122 peserta, yang mewakili 94 persen dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Penambahan tersebut merupakan kepesertaan gelombang (batch) keenam.

"Pada batch keenam ini, 14 bank yang tergabung sebagai peserta BI-FAST yaitu 11 Bank Swasta Nasional, 2 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 Bank Asing," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Selain itu, terdapat 2 Lembaga Selain Bank (LSB)  sebagai peserta BI-FAST perdana. Bergabungnya 2 LSB tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan BI-FAST.

Guna meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur, 6 dari 14 Bank Peserta batch keenam memanfaatkan infrastruktur multitenancy (multi banks one connector).  

Tahapan implementasi BI-FAST oleh peserta kepada nasabahnya disesuaikan dengan strategi dan rencana peserta dalam mempersiapkan kanal pembayarannya.

Perluasan kepesertaan BI-FAST yang terus dilakukan, diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk stakeholders BI terhadap layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal).

BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan BI, dapat diakses melalui aplikasi ataupun kanal yang disediakan industri sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat.

Layanan BI-FAST merupakan wujud sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional untuk menunjang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

 


Daftarnya

Nasabah melakukan transaksi di gerai ATM, Tangerang, Banten, Kamis (4/11/2021). Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan sistem pembayaran cepat BI-Fast Payment pada Desember 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Berikut 16 Peserta Baru BI-FAST di Batch Ke-6:

  1. Bank KB Bukopirn
  2. Bank KB Bukopin Syariah
  3. Bank OKE Indonesia
  4. KC JP Morgan Chase Bank, N.A.
  5. Bank Mizuho Indonesia
  6. Bank ANZ Indonesia
  7. Bank Commonvwealth
  8. Bank Shinhan Indonesia
  9. Bank BNP Paribas Indonesia
  10. Bank JTRUST Indonesia
  11. Bank Panin Dubai Syariah
  12. Bank Amar Indonesia
  13. BPD Lampung
  14. BPD Sulawesi Tengahh
  15. PT Airpay International Indonesia (ShopeePay)
  16. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)

Gubernur Bank Indonesia Pamer QRIS hingga BI-Fast di Uni Emirat Arab

Nasabah melakukan transaksi di gerai ATM, Tangerang, Banten, Kamis (4/11/2021). Layanan BI-Fast Payment bakal menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang selama ini dipakai untuk mewadahi transaksi antarbank. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif. Inovasi Bank Indonesia, di antaranya pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas.

Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran (QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, Standar Nasional Open API), serta pengembangan Rupiah Digital. 

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Kuliah (open lecture) Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) (8/3/2023).

Diawali dengan courtesy meeting kepada Rektor AQU, Prof. DR. Awad Al-Khalaf, kuliah umum dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi AQU, Mohamed Alshami PhD, dan dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi.

Dalam kuliah itu, lebih dari 80 mahasiswa internasional mendapatkan bekal mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.

Gubernur Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi. Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang.

Seiring hal tersebut, perkembangan digital ekonomi baik pada perdaganan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST. Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.

Gubernur Perry memaparkan resep capaian kinerja ekonomi tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan koordinasi yang kuat. Hal ini dilakukan dalam bauran kebijakan nasional yang terdiri atas 5 respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya