Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan nantinya semua ruas-ruas tol baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diterapkan sistem bayar tol tanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
"Untuk ruas-ruas tol baru (IKN) pasti akan menggunakan MLFF semuanya," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit di sela-sela Seminar "Pemanfaatan Keandalan Data Elektronik Kepemilikan Kendaraan dalam Penegakan Hukum pada Pelaksanaan MLFF" di Jakarta, Senin.
Advertisement
Danang mengatakan, sementara ini BPJT mengusulkan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda untuk menjadi salah satu ruas yang akan diterapkan MLFF kepada Menteri PUPR.
"Kemungkinan salah satu ruas yang kita usulkan kepada bapak Menteri PUPR adalah Jalan Tol Balikpapan - Samarinda," katanya.
Menurut Danang, penerapan MLFF di jalan tol tersebut bertujuan untuk menyongsong digitalisasi di IKN.
Sebelumnya, BPJT Kementerian PUPR sudah mengidentifikasi ada enam ruas tol yang akan diuji coba MLFF, yakni Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Bali-Mandara, dan Balikpapan-Samarinda.
BPJT berencana melakukan uji coba transisi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 di Bali.
Uji Coba
Danang Parikesit mengatakan uji coba dilakukan secara bertahap dengan pengguna selama masa transisi bisa langsung bertransaksi melalui sistem MLFF menggunakan aplikasi tanpa melewati palang tol. Namun gerbang untuk transaksi non-tunai konvensional tetap beroperasi.
Dengan MLFF, maka sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.
Pemilihan Bali telah melalui proses diskusi, mempertimbangkan bahwa ruas tol ini belum terlalu padat sehingga akan lebih mudah melaksanakan pengawasan untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.
Indonesia Rayu Inggris Tanam Investasi Sektor Pendidikan di IKN Nusantara
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menawarkan beragam peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Bambang menjelaskan, IKN akan mengembangkan potensi investasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Antara lain dengan mengembangkan potensi di sektor pendidikan dan kebudayaan.
Menurut dia, Otorita IKN Nusantara menyadari bahwa sektor pendidikan dan kebudayaan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi.
"Oleh karena itu Otorita IKN akan mendorong pengembangan sektor pendidikan di IKN dengan mengundang berbagai institusi pendidikan internasional," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023).
Selain itu, Otorita IKN juga akan mendorong berkembangnya aspek kesenian dan kebudayaan di IKN dengan belajar dari pusat-pusat kebudayaan di Inggris.
Seni dan Budaya"Seni dan budaya adalah elemen penting yang dapat memberikan ruh yang menyenangkan dalam sebuah kota, dan oleh karenanya kami sejak awal memulai kerja sama untuk mengembangkan aspek ini. Termasuk dengan Inggris melalui Sir Tony Blair," ungkapnya.
Di sisi lain, ia menambahkan, salah satu fokus IKN untuk membangun dengan lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup.
"IKN (Ibu Kota Nusantara) memiliki peta jalan untuk reforestasi. Kami juga menjalankan amanat Presiden untuk membangun dengan tetap menjaga lingkungan secara ketat, termasuk untuk menebang pohon hanya seperlunya saja, serta menjaga harmoni dengan komunitas dan biodiversitas yang sudah ada di sana," tuturnya.
Advertisement
Pemerintah Jamin Proyek IKN Bebas Dari Pencucian Uang
Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya terkait tidak mempersyaratkan konfirmasi status wajib pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di IKN Nusantara.
Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Tepatnya pada pasal 4 ayat (2).
"Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan konfirmasi status Wajib Pajak," bunyi pasal tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa menjelaskan aturan tersebut diberikan dalam rangka mengundang para investor datang ke IKN Nusantara untuk berinvestasi.
"Jadi tidak perlu dia berpayah-payah untuk soal seperti itu. Untuk memudahkan saja sebenarnya," kata Suharso di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).
Suharso menegaskan aturan ini tidak bermakna akan menjadi tempat pencucian uang karena pengusaha tidak perlu mengkonfirmasi status wajib pajaknya.
"Yang dikhawatirkan kan apakah orang ini fraud? Sekarang kita mengedepankan bahwa orang ini punya niat baik, gitu saja dulu. Bahwa ini orang bukan mencuci uang di IKN, kan ngawur namanya itu, saya kira enggak begitu," tuturnya.
