HEADLINE: Vonis Ringan dan Bebas Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Penuhi Keadilan 135 Korban Tewas?

Vonis ringan terdakwa tragedi Kanjuruhan menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid.

Putri Gus Dur ini menilai vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tragedi Kanjuruhan mencederai rasa keadilan pada keluarga korban.

"Prinsip keadilan tidak terpenuhi oleh vonis majelis hakim kemarin. Hukuman pertama itu, kecil 1 tahun 5 bulan. Lalu yang dua dibebaskan," katanya, dikutip dari NU Online, Sabtu (18/3/2023).

Alissa mempertanyakan upaya polisi lepas tanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 130 orang.

"Itu 130 nyawa yang hilang, siapa yang harus bertanggung jawab? Harus ada yang bertanggung jawab karena ini bukan bencana alam tapi bencana manusia. Buatan manusia berarti ada penanggung jawab pengelolaan situasi," tegasnya.

Alissa mengungkapkan dampak yang terjadi jika penegak hukum lolos dari tanggung jawab yang seharusnya dilakukan.

"Aparat penegak hukumnya merasa semakin kuat, ah apa pun yang terjadi kami enggak akan kenapa-kenapa kok. Jadi rasa tanggung jawab terhadap situasi kondisi itu kemudian bisa menjadi sangat kurang bagi aparat hukumnya, ketika tidak dimintai pertanggungjawaban," tutur Alissa Wahid.

"Walaupun kita sadar tidak ada niat atau iktikad jahat, tapi ada yang bertanggung jawab dan harus menerima konsekuensi dari kelalaian dan kecerobohannya. Ini yang kemudian tidak terwakili dalam keputusan pengadilan," imbuhnya.

Alissa menilai kondisi yang terjadi pada masyarakat dampak dari vonis majelis terhadap terdakwa sudah mulai terlihat dari media sosial.

"Kalau dilihat dari media sosial saja pandangan warga itu sudah sangat miring. Banyak yang berkomentar sudah nggak ada, sudah tidak punya, sudah rendah, bukan semakin mengurangi lagi memang sudah minus," kata Alissa.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu pun membeberkan sejumlah konsekuensi yang terjadi jika kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum berkurang, di antaranya masyarakat main hakim sendiri. Ia mencontohkan kasus penganiayaan yang dilakukan anak eks-pejabat pajak Mario Dandy kepada David Ozora.

"Nah ketika main hakim sendiri apalagi punya backingan dia tahu akan selamat seperti kasus Mario Dandy. Ini loh bentuk ketidakpercayaan hukum, demokrasi hanya bisa dengan nomokrasi," ucapnya.

Apabila penegakan hukum di negeri ini sudah tidak bisa dipercaya, kata Alissa, siapa lagi yang dapat dipercaya untuk menegakkan keadilan. "Dari rakyat hanya bisa dilaksanakan, diwujudkan kalau ada kedaulatan hukum, kalau ada kepercayaan kepada hukum," ucap Alissa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM )meminta jaksa penuntut umum (JPU) melakukan upaya hukum lain seperti banding ataupun kasasi atas putusan para terdakwa perkara tragedi Kanjuruhan yang divonis ringan hingga bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

"Komnas HAM meminta dan mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi agar putusan tersebut dapat diperiksa ulang," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing.

"Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang harus menjadi pengingat dan momentum bagi seluruh pemangku kepentingan agar mengarusutamakan hak asasi manusia dalam setiap pengambilan tindakan dan kebijakan," katanya.

"Hal ini guna menghindari tindakan-tindakan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa manusia serta memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan," tambah dia.

Adapun, Uli menyampaikan dorongan bagi jaksa agar mengajukan kasasi adalah sebagai harapan guna memastikan keadilan tercapai bagi para korban dan keluarga korban.

"Komnas HAM berharap putusan kasasi ini nantinya dapat mengakomodasi restitusi, kompensasi serta rehabilitasi terhadap korban dan keluarganya," jelasnya.

Meski demikian, Uli menyampaikan pihaknya tetap menghormati proses hukum dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Uli mengatakan putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka yang kehilangan nyawa serta mengalami luka-luka dalam tragedi tersebut. Dimana telah ada fakta menunjukkan ratusan orang tewas dalam tragedi tersebut.

"Peran para terdakwa dalam pengendalian massa hingga penembakan gas air mata yang menyebabkan kepanikan penonton yang berujung 135 orang meninggal dunia," ucap Uli.

Dia pun membeberkan tiga fakta di lapangan yang menjadi faktor penyebab jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Pertama adanya situasi lapangan stadion yang bisa dikendalikan dan dikuasai hingga pukul 22:08:56 WIB.

"Namun aparat memilih untuk mengeluarkan tembakan gas air mata," tuturnya.

Kemudian, lanjut Uli, fakta kedua yakni penembakan gas air mata yang dilakukan secara beruntun dalam jumlah banyak dan tidak ada upaya untuk menahan diri dari aparat kepolisian kala itu.

"Dengan menghentikan tembakan meskipun para penonton sebagian besar sudah keluar dari lapangan karena panik," jelasnya.

Termasuk, Uli mengungkap fakta ketiga adalah penembakan gas air mata tidak hanya sekedar menghalau penonton dari lapangan namun turut diarahkan untuk mengejar penonton dan ditembakkan ke arah tribun penonton.

"Terutama pada tribun 13 sehingga menambahkan kepanikan penonton dan membuat arus berdesakan untuk keluar stadion dari berbagai pintu dengan mata perih, kulit panas, dan dada terasa sesak," jelasnya

Padahal, Uli menilai ketiga terdakwa anggota polisi, mantan kepala Satuan Samapta AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan kepala Bagian Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Danki 3 Brimob Polda Jatim Hasdarmawan bisa untuk mencegah tembakan gas air mata.

"Ketiga terdakwa mempunyai kapasitas untuk mencegah penembakan gas air mata, menghentikan penembakan yang sudah terjadi, serta mengendalikan lapangan dan para personel keamanan agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan (excessive use of force) namun hal tersebut tidak dilakukan," ujarnya.

Terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan AKP Bambang Sidik Achmadi dinyatakan bebas dan tidak bersalah, pada sidang yang digelar pada Kamis 16 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Mabes Polri mengaku akan menghormati putusan pengadilan.

"Prinsipnya kami menghormati putusan pengadilan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi.

Terkait itu, Dedi menegaskan Polri sepenuhnya menghormati putusan dari majelis hakim. Karena perkara tersebut sudah masuk ranah pengadilan setelah berkas perkara sudah diserahkan Polri.

"Iya itu sudah masuk ranah pengadilan," tuturnya.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan keputusan hakim tersebut merupakan kewenangan yudikatif dan harus dihormati.

“(Putusan) kasus Kanjuruhan adalah kewenangan yudikatif, itu memang kewenangan pengadilan,” kata Ma’ruf.

Apabila ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan vonis tersebut, menurut Wapres, mereka dapat melakukan banding.

“Kalau nanti masyarakat merasa bahwa itu dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, mungkin masyarakat bisa melakukan semacam upaya-upaya berikutnya, dan masih ada saya kira banding, bahkan juga mungkin kasasi,” terangnya.

Ma’ruf menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan.

“Karena itu, biar berjalan melalui proses konstitusional dan sesuai aturan yang ada,” pintanya.

Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (Tatak) menyatakan bahwa keluarga korban Tragedi Kanjuruhan kecewa dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tiga orang terdakwa dari kepolisian.

Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat mengatakan, dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu, menunjukkan tidak adanya keadilan bagi para korban meninggal dunia pada peristiwa Tragedi Kanjuruhan.

"Keluarga sudah menyatakan tidak puas, kecewa, tidak ada keadilan di sini. Tidak ada keadilan yang didapatkan oleh keluarga korban, apalagi ada yang (divonis) bebas," ucap Imam seperti dilansir Antara.

Imam menjelaskan, pihaknya dan keluarga korban khususnya yang diwakili oleh Tatak sejak awal telah menolak laporan model A Kanjuruhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Menurutnya, pada laporan model A yang disidangkan di luar Kabupaten Malang tersebut, dinilai banyak kejanggalan. Kejanggalan tersebut, juga terlihat pada vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa.

"Sejak awal, kita sudah menolak laporan model A yang disidangkan di PN Surabaya, karena banyak kejanggalan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proses hukum tersebut, hingga kini juga masih belum menyentuh aktor intelektual pada peristiwa yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia pada 1 Oktober 2022 tersebut.

"Kalau boleh usul, bebaskan semua. Mereka tidak terbukti pasal 359 (kelalaian), tapi terbukti bersalah pada pasal 338 (pembunuhan) seperti di laporan model B yang kita masukkan di Polres Malang," ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Tatak berencana untuk mendatangi Polres Malang di Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menanyakan kelanjutan laporan model B kasus Kanjuruhan yang hingga kini masih ditingkat penyelidikan.

Selain itu, Tatak juga berencana untuk menemui Kapolres Malang dalam waktu dekat untuk memastikan laporan model B kasus Kanjuruhan yang dimana sudah ada lima surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), namun masih tak ada hasil.

"Paling lambat seminggu atau dua minggu ini (akan bertemu Kapolres Malang)," katanya.