Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah menyediakan anggaran sebanyak Rp 7 triliun untuk pemberian insentif motor listrik periode 2023 dan 2024.
Rinciannya, anggaran dialokasikan untuk 800 ribu motor listrik baru dan 200 ribu bantuan untuk motor listrik konversi.
Advertisement
Sementara, untuk tahun ini anggaran yang disiapkan Pemerintah sebesar Rp 1,75 triliun yang ditujukan bagi 250 ribu unit motor listrik. Sisanya 750 ribu disiapkan anggaran Rp 5,25 triliun untuk 2024.
"Dengan demikian kebutuhan total anggarannya adalah Rp 7 triliun, yaitu satu tahun 2023 ini akan diperkirakan sebanyak 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor konversi, serta untuk tahun 2024 motor listrik baru sebanyak 600 ribu dan motor konversi sebanyak 150 ribu." kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB, Senin (20/3/2023).
Kendati demikian, Menkeu menegaskan tidak semua model kendaraan listrik bisa mendapatkan insentif dari Pemerintah. Melainkan, ada syarat yang harus dipenuhi bagi produsen, yakni kendaraan motor listrik yang diproduksi dalam negeri harus memiliki komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
"Syaratnya harus diproduksi di Indonesia TKDN minimal 40 persen, untuk motor listrik bantuan diberikan syarat tidak menaikkan harga jual selama masa pemberlakuan bantuan pemerintah tersebut," ujar Menkeu.
Adapun penerima bantuan motor listrik diutamakan untuk UMKM dan penerima KUR, penerima bantuan produktif Usaha mikro, subsidi upah, subsidi listrik 450-900 PA.
Untuk konversi motor listrik, syaratnya harus memiliki data yang sama antara di STNK dan KTP, dan motor yang boleh dikonversi adalah yang masih memiliki BPKB dan STNK yang aktif, serta kapasitas cubicle centimeter (CC) motor yang bisa mendapatkan subsidi hanya motor dengan kapasitas 110 sampai 150 CC.
Menko Luhut Optimistis Insentif Kendaraan Listrik bisa Tarik Produsen Asing Bangun Pabrik di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bisa menarik produsen kendaraan listrik masuk ke Indonesia.
Pemerintah baru saja meluncurkan program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk kendaraan roda dua baik motor listrik baru maupun motor listrik hasil konversi. Bantuan tersebut berlaku mulai hari ini, Senin (20/3/2023).
Sementara, untuk bantuan KBLBB roda empat atau mobil listrik termasuk bus listrik akan diumumkan pada April mendatang. Lantaran kebijakannya masih dalam tahap finalisasi.
"Kebijakan ini dapat menarik produsen KBLBB untuk membangun pabriknya Indonesia, sehingga terdapat lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk diberi masyarakat," kata Luhut dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB, Senin (20/3/2023).
Luhut menyampaikan, pelaksanaan program insentif KBLBB akan dilakukan secara bertahap. Dalam prosesnya pun Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai produsen-produsen KBLBB di dalam negeri untuk memastikan pemenuhan KBLBB tercukupi di Indonesia.
Sebagai informasi, bantuan pembelian KBLBB yang diberikan Pemerintah sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Advertisement
Menuju Industri Hijau
Luhut Binsar Pandjaitan berharap, dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.
Percepatan program KBLBB ini juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB.
Disisi lain, sebelumnya Pemerintah mengungkapkan, penggunaan KBLBB akan mampu menghemat Rp2,77 juta per tahun, sedangkan pemerintah dapat menghemat Rp32,7 miliar per tahun. Selain itu, memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, peningkatan lapangan kerja.
Dampak positif lainnya, program ini mampu meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara yang yang konsumsi BBM-nya tinggi. Dengan demikian, dengan peningkatan adopsi KBLBB ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan RI terhadap bahan bakar fosil.
