Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin mengatakan, kapasitas produksi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Pada 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi sekitar 7,8 juta ton.
Sudin menjelaskan, masih adanya persoalan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih disebabkan alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan. Itu diajukan petani pada sistem pendataan Kementerian Pertanian (Kementan).
Advertisement
"Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih. Tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi," kata Sudin di Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Untuk mengatasi masalah ketersediaan, khususnya bagi petani yang tidak mendapatkan alokasi subsidi pupuk, Sudin mengaku telah meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membangun kios komersil atau non-subsidi.
Sudin meminta Pupuk Indonesia membangun kios non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.
"Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersil atau non subsidi. Jadi kalau yang subsidi nggak dapet dia bisa beli non subsidi," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, secara produksi kebutuhan pupuk bersubsidi telah terpenuhi oleh Pupuk Indonesia Grup. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, kapasitas produksi produk pupuk milik Pupuk Indonesia Grup mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Adapun dari kapasitas produksi Pupuk Indonesia totalnya mencapai 13,9 juta ton. Itu terdiri dari 8,8 juta ton pupuk urea, 3,8 juta ton pupuk NPK, dan sisanya sekitar 1,3 juta ton jenis lainnya.
"Jadi kalau Urea kita lebih dari cukup, produksi kita 8,5 juta ton, subsidi hanya sekitar 4,7 juta ton, jadi kita punya kelebihan 3,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan hanya 6,5 juta ton, jadi kami masih lebih 2,5 juta ton," terang Gusrizal.
Sementara untuk pupuk NPK, Gusrizal menambahkan, kapasitas produksi Pupuk Indonesia juga telah memenuhi bahkan memiliki surplus sekitar 300 ribu ton. Pasalnya, kapasitas produksi sekitar 3,5 juta ton dari kebutuhan NPK subsidi sekitar 3,2 juta ton.
"Kapasitas kita cuma 3,5 juta ton, subsidi 3,2 juta ton, jadi kita punya 300 ribu ton (surplus)," pungkasnya.
Bereskan Masalah Pupuk Subsidi, Jokowi Beri Waktu Anak Buahnya 3 Bulan Kelar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2 sampai 3 bulan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk bisa menyelesaikan dan memperbaiki data hingga mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.
Tenggat waktu penyelesaian masalah pupuk subsidi yang diberikan Jokowi ini diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan melansir Antara, Rabu (15/3/2023).
“Penyempurnaan, bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai dan minimal yang berhak mendapatkan pupuk harus (menerima). Tidak ada pupuk yang keluar dan konteks perencanaan, menyeleweng dari SOP atau tempatnya,” jelas Mentan Syahrul.
Jokowi meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk bersubsidi dibenahi sehingga terimplementasi secara tepat di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat lahan.
Syahrul mengakui anggaran yang tersedia baru mencukupi untuk mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 8-9 juta ton. Sebab itu, mekanisme penyaluran pupuk subsidi harus efektif dan dipastikan tepat sasaran. Sedangkan, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional, melebihi 20 juta ton.
“Memang kebutuhan pupuk kita sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang,” kata Syahrul.
“Yang harus dibenahi program dan konsepsinya harus menggigit dan tidak di awang-awang terlaksana sampai di lapangan, sampai petani sesuai waktu dan ketepatan yang ada,” ucap Mentan menambahkan.
Advertisement
Jurus Mentan Selesaikan Kasus Pupuk
Syahrul mengatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), serta pemerintah daerah.
"Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4. Koordinasi ini harus lebih matang dan kita berharap agenda ini tidak begitu lama," ujar Syahrul.
Kementan, kata Syahrul, juga akan melakukan validasi untuk penerima alokasi pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton.
“Sistem aplikasi dan platform tiga bulan ini harus selesai sehingga ini bisa di-stressing, dicari orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai dan pupuknya apa,” kata Mentan.
Selalu Dikeluhkan Petani
Presiden Jokowi sebelumnya mengakui sebagian besar petani yang ia temui mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk menunjang produksi tanaman.
Jokowi menjelaskan masalah mengenai distribusi dan ketersediaan pupuk bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia. Hal itu karena kondisi dua negara pemasok pupuk, yakni Rusia dan Ukraina belum kondusif akibat perang.
"Tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," kata Jokowi di Kebumen, Jawa Tengah, pada 9 Maret 2023.
Advertisement
