Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016-2019, Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa dukungan pembiayaan menjadi tantangan utama pengembangan industri ekstraktif di Indonesia.
Dalam sambutannya di acara Mining and Finance Forum pada Senin (20/3/2023), Ignasius Jonan mengatakan investor global akan berminat apabila perusahaan di Indonesia patuh terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental Social and Governance (ESG).
Advertisement
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong hilirisasi pertambangan dengan membangun berbagai proyek smelter di dalam negeri.
"Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi itu akan mempengaruhi pembiayaan dan harga saham perusahaan kalau terdaftar di Bursa Efek. ESG sangat penting untuk hilirisasi pada seluruh industri ekstraktif," kata Jonan dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (21/3/2023).
Jonan melanjutkan bahwa, organisasi akuntan global sedang mengubah standar pelaporan keuangan, yang di dalamnya akan menghitung soal ESG.
Sektor pertambangan perlu segera merespon hal tersebut karena masuk kategori industri yang paling rentan merisikokan lingkungan.
"Akuntan seluruh dunia sedang mengubah standar pelaporan keuangan, menghitung kembali dampak kerusakan lingkungan. Teman-teman perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan regulator mesti duduk bersama untuk menentukan parameter kepatuhan ESG di Indonesia," jelas Jonan yang kini menjabat sebagai Presiden Komisaris Marsh Indonesia.
Adapun Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ediar Usman yang juga mengungkapkan ada sejumlah proyek hilirisasi yang macet pembangunannya lantaran kendala pembiayaan.
"Banyak fasilitas pemurnian kita yang tidak tepat waktu. Masalah yang sering kita temui adalah pendanaan. Kita coba lakukan market sounding dengan lembaga di dalam negeri dan internasional untuk memecahkan kendala keuangan," bebernya.
Nikel Bisa Dukung Indonesia jadi Pemain Global dalam Industri Kendaraan Listrik
Kemudian ada Presiden Direktur Marsh Indonesia, Douglas Ure yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya nikel yang melimpah.
Dia meyakini, pembangunan proyek hilirisasi akan mengantarkan Indonesia sebagai pemain global kendaraan listrik.
Namun, pemain industri nikel perlu didorong untuk memperhatikan kredensial lingkungan. Sebab, aspek keberlanjutan saat ini menjadi perhatian serius bagi investor dan konsumen.
"Nikel menjadi komponen utama yang digunakan dalam industri. Produsen otomotif dan konsumen akhir mengharapkan rantai pasokan yang dikelola dengan baik dan ramah lingkungan. Jika kredensial lingkungan dan kerangka peraturan Indonesia tidak berkembang lebih jauh, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan mendatangkan investasi," jelas Douglas.
Advertisement
Genjot Hilirisasi, Pemerintah Tekankan Kolaborasi untuk Buka Pintu Investasi
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terus menekankan kolaborasi dalam membuka kerjasama investasi, di tengah program pemerintah yang gencar melakukan hilirisasi industri.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah terus berusaha menunjukkan Indonesia adalah negara yang layak untuk menjadi tujuan investasi.
Keputusan untuk menyetop ekspor bahan mentah dan fokus terhadap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dibarengi dengan terbukanya peluang kolaborasi antara Indonesia dengan negara manapun.
"Kita menyadari bahwa Indonesia tidak bisa sendiri dalam upaya mewujudkan hilirisasi. Maka dari itu kita buka peluang sebesar-besarnya untuk melakukan kolaborasi dengan negara manapun yang memenuhi syarat untuk melakukan kerja sama," tegas Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2023).
"Khususnya untuk saat ini kita butuh dukungan kerja sama dalam hal teknologi, kita lakukan kolaborasi dengan Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Kita yakinkan bahwa Indonesia tempat yang layak untuk melakukan investasi," imbuhnya.
Kolaborasi di bidang Teknologi
Selaras dengan hal tersebut, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro juga menyatakan, investasi mendorong terjadinya kolaborasi di bidang teknologi. Ia menambahkan, Kementerian Investasi/BKPM merupakan gerbang awal dapat terlaksananya kolaborasi investasi di Indonesia.
"Investasi mendatangkan teknologi dan menciptakan kolaborasi. Melalui teknologi, negeri ini bisa membuat lompatan besar menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Kolaborasi penting untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya di tengah ketidakpastian global," ungkapnya.
"Nah, Kementerian Investasi ini yang bertanggung jawab sebagai gerbang awal investasi masuk ke Indonesia untuk kemudian keuntungannya dapat bermuara ke daerah," ujar Ari.
Pemerintah Susun Peta Jalan Hilirisasi Mineral Nikel hingga 2045
Pemerintah memastikan telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi mineral nikel berisi tahap-tahap yang dilalui hingga 2045.
Penyusunan peta jalan smelter nikel ini dilakukan 2 kementerian. Keduanya yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.
"Sejak saya masuk sebagai staf khusus sudah ada beberapa hal yang dibuat minerba. Kami susun grand strategy sektor minerba. Ini semuanya ada di minerba, jadi roadmap-nya sudah ada semua untuk komoditas penting," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif.
Ini dia ungkapkan pada acara workshop Peningkatan Kapasitas Media Sektor Minerba bertema "Creating Good News for a Better Minerals Sector" yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Hingga saat ini tercatat ada sembilan fasilitas smelter nikel di bawah naungan Kementerian ESDM.
Lima di antaranya sudah berproduksi, dan dua masih fase konstruksi. Dua lainnya masih dalam perencanaannya.
Menurut Irwandy, sejumlah kendala dalam pengembangan smelter nikel antara lain masalah pendanaan, pasokan energi, pembebasan lahan, perizinan, dan isu lainnya.
Untuk pendanaan, pemerintah sudah mempertemukan pihak perusahaan dengan perbankan untuk melihat peluang potensi pengembangan smelter nikel.
"Untuk pembebasan lahan harus dilakukan dengan pendekatan sosial yang baik. Dari sisi perizinan Pemerintah sudah berupaya untuk mempercepat. Sedangkan isu lain, kelemahan kita ada teknologi, kita bayar terlalu bayak untuk teknologi. Tenaga kerja asing, kedatangan alat itu bergantung pada kerja sama industri dengan pemerintah," kata Irwandy.
Advertisement
