Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa penataan kawasan kumuh bukan hanya tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Dia menegaskan, pihak-pihak lain juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh.
"Ya kan membangun Jakarta enggak harus Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah bisa (memperbaiki) salurannya, bisa sarana prasarana. Pihak lain yang mau menyumbang kan bisa saja membangun, merevitalisasi rumah warga kan bisa," kata Heru Budi saat ditemui di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2023).
Advertisement
Heru menambahkan, termasuk membangun Indonesia, juga harus dilakukan bersama-sama secara kolaborasi. Bukan hanya tugas pemerintah pusat saja. Maka dari itu, Heru Budi mengajak seluruh pihak untuk turut membangun kawasan kumuh.
"Contoh ya, rumah kumuh ada saluran, pemda yang bikin saluran. Ada septic komunal, warga yang kasih tempat, pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun ada masuk CSR," kata Heru.
"Simpel-simpel aja bangun Jakarta, hepi-hepi ya, sukses Jakarta untuk Indonesia," tambah Heru.
Meski demikian, Heru berjanji akan membenahi sejumlah masalah di kawasan kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya dengan membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak.
Terkait kawasan permukiman kumuh di Johar Baru maupun Tanah Tinggi, Heru mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait.
DPRD DKI Soroti Kawasan Kumuh Jakarta Dekat Istana Negara
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti keberadaan kawasan kumuh yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara. Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh tersebut.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, terdapat sejumlah wilayah yang kawasannya sangat padat penduduk, antara lain di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dia menilai dua kawasan itu harusnya meniadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
"Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Ke sana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," kata Prasetyo dalam keterangan resmi, Sabtu (18/3).
Selain itu, Prasetyo menyinggung kesehatan warga yang tinggal di permukiman padat penduduk. Dia mengaku mendapat keluhan dari warga yang mengalami kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.
"Kondisi permukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga sift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat," kata Prasetyo.
Reporter: Lydia Fransisca
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
