Pemilu 2024, Semua Pihak Setuju Cegah Politisasi Agama untuk Kepentingan Politik

Menko Polhukam Mahfud Md, mengingatkan soal pentingnya mengedepankan politik inspiratif ketimbang politik praktis dalam menyongsong tahun Pemilu 2024. Menurut dia, politik boleh saja disampaikan dalam rumah ibadah hingga tempat pendidikan, asal tidak berkampanye soal nama dan partai.

oleh Muhammad Radityo PriyasmoroJeniati Artauli Tampubolon diperbarui 23 Mar 2023, 13:28 WIB
Simposium Nasional bertema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan. (Foto: Jeniati Artauli Tampubolon/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md, mengingatkan soal pentingnya mengedepankan politik inspiratif ketimbang politik praktis dalam menyongsong tahun Pemilu 2024. Menurut dia, politik boleh saja disampaikan dalam rumah ibadah hingga tempat pendidikan, asal tidak berkampanye soal nama dan partai.

Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Irvansyah menjelaskan politisasi di rumah ibadah kadang menyeret identitas agama demi tujuan yang instan. Karena itu, dinamika politik nasional yang mulai menghangat terlebih jelang Pemilu 2024, harus menjadi perhatian semua kalangan.

"Utamanya untuk memastikan bahwa perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa dan persaudaraan sebagai umat manusia," kata Irvansyah selaku ketua acara Simposium Nasional bertema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Irvansyah mengamini, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri yakni serangkaian momentum politik yang dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat. Utamanya dengan isu-isu keagamaan.

"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," kata dia.

Irvansyah berharap, dengan giat yang diselenggarakannya hari ini terdapat penyatuan sikap dari para tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan yang terlibat serta kelompok masyarakat sipil untuk menjaga sekaligus memastikan dinamika di tahun politik, kerukunan masyarakat antar umat beragama tidak terusik.

"Kami (PDIP) mendorong komitmen bersama dengan deklarasi atau pernyataan bersama dari para tokoh lintas agama menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," jelas dia.

 


Deklarasikan Pemilu 2024 yang Berkualitas

Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membacakan Deklarasi Bersama Untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 pada acara Simposium Nasional di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Dia mengungkapkan, pembacaan deklarasi tersebut bertujuan baik dan berharap tidak disalah artikan melenceng dari tujuan utama yakni melihat Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.

Haedar juga menambahkan bahwa ini harus mendapatkan perhatian khusus dikarenakan harafiah idenya Yang sangat bagus.

"Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tanah air Indonesia menjadi rumah bagu bangsa besar dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke didalamnya terhimpun sekitar 17.000 pulau diatas hempasan laut lebih dari 3 juta kilometer dengan keberagaman penghuni yang lebih tidak kurang dari 1.300 suku dengan ratusan agama atau kepercayaan dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula," ucap Haedar.

"Tak ada kekuatan untuk menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai suatu bangsa, Bangsa Indonesia," tambahnya menjelaskan.

Haedar juga menjelaskan, Pancasila merupakan ideologi yang daat mempersatukan bangsa menjadi suatu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Untuk menjaga kesatuan Negara Pancasila maka kami peserta Simposium Nasional Rumah Beragama yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 menyepakati perlunya Membangun Kedamaian Dalam Kehidupan Beragama dan meningkatkan solidaritas berbangsa tanpa deskrimimasi tanpa politisasi agama,"ucapnya

"Kami sadar bahwa dikriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan pada gilirannya akan melahirkan disinterpretasi bangsa untuk itu maka segala bentuk gagasan yang mengarah pada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama seharusnya kita hindari dan terkait Pancasila dan Republik Negara Indonesia," ucapnya menjadi penutup Deklarasi Simposium Nasional.

 


Tantangan di Pemilu 2024

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin menyebutkan kelemahan indeks pemerawangan pemilu dapat terjadi dari pihak penyelenggara maupun peserta.

"Saya membaca apa yang dilansir Bawaslu RI tentang indeks penerawangan pemilu dari sekian banyak Bawaslu mencatat bahwa kemungkinan kelemahan pemilu itu juga bisa terjadi dari penyelenggara maupun peserta tetapi setidaknya kita sebagai Bangsa mengetahui betul bahwa Pemilu 2024 bukan hal yang sederhana. Karena untuk pertama kali pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak di tahun 2024 sebagai satu hal yang baru bagi kita semua,"ucap Antonius Subianto

Antonius menyoroti beberapa tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024 yakni mulai dari covid hingga bencana alam.

"Tantangan pertama adalah saat ini kita hidup di dunia dimana setiap orang adalah pemimpin redaksi atas dirinya sendiri maka, seperti media ada di tangan kita dan kita tidak punya editor selain diri kita sendiri maka dari itu kita harus memiliki self control dalam menghadapi Pemilu 2024 tanpa harus ikut sana-sini," ucapnya

Selanjutnya dia mengungkapkan bahwa tantangan yang lain adalah semakin kuat juga politik uang yang saat dimana ini marak terjadi, belum lagi wabah penyakit Covid-19 yang menjadi tantangan serius bagi bangsa kita.

"Tantangan selanjutnya adalah terkait bencana alam yang marak terjadi dimana-mana yang menjadi tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024," ucap Antonius

Senada, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indoensia (PHDI), Wisnu Bawa Tenaya Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indoensia (PHDI) juga mengharapkan di Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman,tentram sejahtera dan bahagia

"Penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terselenggaran dengan damai,aman sejahtera dan bahagia. Untuk itu kata kuncinya dalam negara ini adalah hendaklah kita sambil bersama-sama membangun dan menegakkan kebenaran, dengan membangun nilai-nilai pancasila dan mengaplikasikanmnya dalam kehidupan berbangsa bernegara ” ucap Wisnu.

Wisnu juga mengharapkan pesta Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berakhlak mulia berintegritas jujur dan disiplin

"Intinya pemilu kita ingin memilih pemimpin yang berakhlak mulia, berintergritas, jujur,disiplin untuk Indonesia lebih baik ke depannya," ucapnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya