Dukung e-Goverment, BSKDN Kemendagri Percepat Pengembangan Aplikasi IPKD

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyatakan, pihaknya  terus berupaya mempercepat pengembangan aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sebagai upaya mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang kerap disebut e-government.

"Kita perlu melakukan percepatan, agar aplikasi yang sudah pernah dikembangkan itu bisa dioperasionalkan dengan baik dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya pengakuan dengan adanya kontribusi kepada pihak lain yang akan menggunakan hasil dari sistem informasi yang kita hasilkan," jelas Yusharto, Selasa 21 Maret 2023.

Dirinya berharap, IPKD ke depan dapat menjadi aplikasi umum untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang kerap disebut e-government seperti halnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang juga dimiliki Kemendagri.

"Saat ini Kemendagri baru menyumbang satu (aplikasi) yaitu SIPD, tetapi apakah indeks IPKD ini akan menjadi bagian dari SIPD, ini pun akan kita coba kaji lebih jauh agar daerah tidak perlu banyak mengeluh sedikit-sedikit harus input data," terangnya.

Terkait permasalahan inputing data yang kerap dikeluhkan pemerintah daerah (Pemda), Yusharto mengaku pihaknya tengah mengupayakan mengembangkan suatu sistem yang dapat menjadi jawaban dari persoalan tersebut.

"Sehingga kita berpikir ada single dashboard untuk bisa memudahkan daerah dalam melakukan inputing data," ujarnya.