Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merespons pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang menyangkal keberadaan rakyat atau kebangsaan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada Rabu (22/2/2023) men-twit, "Indonesia mengecam keras sikap menteri keuangan Israel yang mengingkari eksistensi bangsa Palestina dan tidak menghormati eksistensi serta kedaulatan wilayah Yordania."
Advertisement
"Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menghormati kedaulatan wilayah Yordania."
Smotrich, seorang nasionalis Yahudi, pada Minggu (19/3) berpendapat bahwa gagasan kebangsaan Palestina ditemukan pada abad yang lalu sebagai respons atas gerakan Zionis untuk mendirikan Israel modern.
"Siapa raja Palestina pertama? Bahasa apa yang dimiliki orang Palestina? Apakah pernah ada mata uang Palestina? Apakah ada sejarah atau budaya Palestina? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya orang Palestina," kata Smotrich seperti dilansir CNN, Kamis (23/3).
Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut di Paris, Prancis, dalam upacara peringatan atas mendiang aktivis Partai Likud Jacques Kupfer, yang meninggal pada tahun 2021 setelah lama berjuang melawan kanker.
Kemunculan Smotrich di Paris turut memicu insiden diplomatik antara Israel dan Yordania. Podium tempat dia berdiri terbungkus apa yang tampak seperti variasi bendera Israel yang menampilkan peta Israel yang diperbesar yang mencakup Tepi Barat yang diduduki, Gaza, dan sebagian besar Yordania.
Juru bicara Smotrich mengatakan, bendera yang digunakan pada acara tersebut adalah hiasan yang diletakkan oleh penyelenggara konferensi dan Smotrich hanya seorang tamu.
Namun, Yordania telah memanggil duta besar Israel untuk Amman pada Senin (20/3) sebagai aksi protes.
Kementerian luar negeri Yordania memperingatkan keseriusan kelanjutan tindakan rasis ekstremis yang dikeluarkan oleh menteri yang sama yang sebelumnya menyerukan penghapusan Desa Huwara di Palestina. Yordania menambahkan bahwa tindakan Smotrich merupakan pelanggaran perjanjian damai Yordania-Israel.
Israel melalui kementerian luar negerinya merespons dengan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen pada perjanjian damai 1994 dengan Yordania dan mengakui integritas teritorial Yordania.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi dilaporkan juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi untuk menegaskan kembali komitmen Israel terhadap integritas wilayah Yordania dan perjanjian damai Israel-Yordania.
Reaksi Keras AS hingga China atas Pernyataan Smotrich
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Kirby pada Senin menyatakan keberatan dengan komentar Smotrich. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu tidak akan membantu meredakan ketegangan.
"Kami benar-benar keberatan dengan bahasa semacam itu. Dan sangat tidak membantu untuk – sekali lagi – mencoba meredakan ketegangan dan membantu perwujudan solusi dua negara," tegas Kirby. "Kami tidak ingin melihat retorika apapun, tindakan apapun... yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang bagi solusi dua negara."
Mengutip dukungan bagi solusi dua negara, Kanada mencap pernyataan Smotrich memalukan.
"Komentar memalukan dari Menteri Smotrich ini tidak dapat diterima," kata juru bicara Urusan Global Kanada seperti dilansir CBC News. "Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengingkari komentar-komentar ini dan untuk segera meredakan ketegangan saat kita memasuki musim liburan penting yang akan datang."
Pernyataan Smotrich datang pada hari yang sama ketika para pejabat Israel dan Palestina bertemu di Sharm El Sheikh, Mesir, untuk mencoba meredakan ketegangan menjelang Ramadhan dan Paskah. Di antara kesepakatan lainnya, kedua belah pihak berjanji untuk mengembangkan mekanisme dalam mengekang dan melawan kekerasan, hasutan, serta pernyataan dan tindakan yang menghasut.
Uni Eropa mengatakan dengan tegas menyesalkan komentar lain yang tidak dapat diterima dari Smotrich, menyebutnya berbahaya dan kontraproduktif.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menggambarkan pernyataan Smotrich sama sekali tidak membantu.
"Keberadaan orang Palestina sangat jelas dan nyata," kata Haq di New York. "Hak-hak mereka dijunjung tinggi oleh PBB."
China mengecam penyangkalan Smotrich tentang keberadaan rakyat Palestina pada Rabu, menyebutnya tidak bertanggung jawab.
"Pejabat senior Israel salah dan tidak bertanggung jawab karena menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan menampilkan 'peta Israel' termasuk Yordania dan tempat-tempat Palestina yang diduduki oleh Israel pada sebuah acara di Paris," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin seperti dikutip dari Anadolu. "Tindakan seperti itu dapat meningkatkan ketegangan Palestina-Israel."
Arab Saudi mengutuk pernyataan Smotrich pada Selasa (21/3), menyebutnya rasis.
"Kami mengutuk pernyataan ofensif dan rasis yang dibuat oleh seorang pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Negara Palestina," demikian menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dilansir Alarabiya News. "Kerajaan menolak pernyataan palsu yang berkontribusi menyebarkan ujaran kebencian dan kekerasan serta merusak upaya dialog dan perdamaian internasional."
Prancis pada Selasa, menggambarkan pernyataan Smotrich yang menyangkal keberadaan rakyat Palestina tidak bertanggung jawab. Paris menekan pemerintah Israel untuk menahan diri dari kata-kata atau tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
"Kami menyerukan kepada orang-orang yang telah dipanggil ke jabatan tinggi dalam pemerintah Israel untuk menunjukkan martabat yang diperlukan," ungkap Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dikutip dari Le Monde.
Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan keras menolak dan mengutuk komentar yang dilontarkan Smotrich.
"OKI menganggap pernyataan seperti itu sebagai bagian dari narasi palsu Israel dan ideologi Zionis kolonial di mana Israel, kekuatan pendudukan, dibangun dan terus melakukan pembersihan etnis, pemindahan paksa, pemukiman kolonial, pembunuhan dan penganiayaan terhadap rakyat Palestina," sebut OKI dalam pernyataannya seperti dikutip dari New Straits Times.
Advertisement
