Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberi tanggapan mengenai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pejabat pemerintah meniadakan buka puasa bersama. Gus Yahya mengatakan, bahwa kebiasaan warga NU juga sumpek bila diajak buka bersama.
"Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama itu. Kami itu kalau di NU kegiatan habis teraweh. Habis solat magrib itu kita sudah siap-siap teraweh, habis teraweh baru kegiatan. Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/3).
Advertisement
Gus Yahya justru mempertanyakan apa tujuan dari buka bersama itu sendiri. Dia menyarankan, dari pada buka bersama, lebih baik berbagi makanan ke kaum fakir miskin maupun pengendara yang terjebak di kemacetan menjelang waktu berbuka .
"Ya selama ini orang buka bersama tuh apa sih yang dilakukan? Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, nah itu saya kira penting. Bagi-bagi buka untuk fakir miskin, untuk orang yang terjebak macet di jalan dan sebagainya saya kira penting," ucapnya.
Menurutnya, tidak perlu buka bersama seolah-olah seperti pesta besar. Cukup dengan berbagi makanan saja.
"Ya bagi-bagi saja bagi-bagi Gak usah bikin seolah-olah, kita jadi pesta besar makan- makan. Enggak perlu saya kira," pungkasnya.
Yusril Minta Ralat Surat Larangan Buka Bersama
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta larangan tersebut dibatalkan. Menurutnya, bukber telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Indonesia saat berpuasa di bulan Ramadhan untuk mencegah bias pandang terhadap pemerintah.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata dia dalam siaran pers diterima, Kamis (23/3/2023).
Yusril menilai, surat yang bersifat rahasia namun bocor ke publik bukanlah surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan (policy) belaka. Sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.
"Karena itu dia menyarankan agar Sekretaris Kabinet meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," saran dia.
Yusril melihat, masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang.
"Surat Seskab Pramono Anung itu akan menjadi bahan kritik dan sorotan aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan Ceramah Ramadhan di berbagai tempat tahun ini," dia menandasi.
Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com
Advertisement
