Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan kepada para jajarannya menteri terkait larangan buka puasa bersama.
Menurut dia, Jokowi meminta jajaran menteri mengalihkan anggaran kegiatan buka puasa bersama untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Advertisement
"Mengenai pejabat Pak Mentan saya semua enggak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," kata Zulkifli usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Dia menyebut anggaran buka puasa bersama di kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian nantinya akan dialihkan untuk sembako. Sehingga, akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
"Kalau makan bareng buka bareng yang makan kita-kita juga. Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yg di kementerian anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," jelas Ketua Umum PAN itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan larangan menggelar acara buka puasa bersama Ramadhan 2023. Larangan tersebut menyasar pada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri serta Kepala Badan/Lembaga.
Dalam surat bernomor 38 /Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023, tertulis soal penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut. Seluruh pejabat dan aparatur negara diminta mematuhi arahan Presiden itu dan meneruskannya kepada semua pegawai di instansi masing-masing.
Larangan Buka Puasa Bersama Bukan untuk Masyarakat
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meluruskan, soal perintah presiden Jokowi Widodo atau Jokowi soal peniadaan buka puasa bersama di bulan Ramadhan 2023.
Menurut dia, arahan itu tidak berlaku untuk masyarakat umum melainkan hanya kepada penyelenggara negara khususnya bagi para menteri dan kepala lembaga pemerintah.
"Pertama bahwa buka puasa itu arahan presiden hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Hal ini tidak berlaku kepada masyarakat umum, dengan demikian masyakarat umum masih bisa menyelenggarakan bukber," kata Pramono Anung dalam siaran video diterima, Kamis (23/3/2023).
Dia beralasan, kebijakan terkait dikeluarkan kepala negara sebab aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyarakat soal gaya hidup.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana dengan tidak melakukan atau mengundang para pejabat saat momentum berbuka puasa.
"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan presiden itu acuan yang utama," Pramono Anung menyudahi.
Advertisement
