Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko berpandangan, pertemuan antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, adalah pertemuan pihak legislatif dan eksekutif. Soal banyaknya hal yang dibicarakan keduanya, Budiman Sudjatmiko cenderung menyoroti tentang permasalahan Undang-Undang yang tengah digodok oleh Parlemen.
"Saya kira pertemuan antara Ibu Puan dan Pak Jokowi lebih sebagai pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden, tentu saja banyak hal yang dibicarakan soal rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan pemerintah soal RUU perampasan aset koruptor, RUU pembatasan transaksi uang kartal, dan kemarin juga pengesanan perppu cipta kerja," ujar Budiman saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (24/3/2023).
Advertisement
Budiman memastikan, banyak hal strategis menjadi topik diskusi antara kedua representatif publik tersebut. Misalnya, soal RUU Perampasan aset koruptor yang bisa menjadi atau terobosan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu ada juga soal pembatasan uang kartal yang saat ini tengah digencarkan untuk bertransisi demi menjadi bangsa yang lebih menggunakan uang elektronik.
"Tentu ini pembahasan transisi transaksi adalah hal yang revolusioner tapi tentu saja tapi tentu saja hal revolusioner tidak semua pihak memahami sehingga harus saling pengertian antara DPR dan dan Pak Presiden," jelas Budiman.
Namun saat disinggung soal tema Pemilu, Pilpres dan Politik antara kedua tokoh tersebut, Budiman mengaku tidak mengetahuinya dan tidak bisa menerka.
"Mengenai tentang pilpres saya kurang mengetahui tentang itu," Budiman menutup.
Jokowi dan Puan Maharani Bertemu
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/3/2023). Salah satu yang dibahas kedua kader PDI Perjuangan (PDIP) itu adalah peta gambaran kerjasama antar partai politik Pemilu 2024.
"Dalam kapasitas sebagai Ketua DPP Partai menyampaikan beberapa hal yang penting dan strategis terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024, dan bagaimana merespons dinamika politik saat ini, termasuk gambaran kerjasama partai politik," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keteranganya saat dikonfirmasi terpisah, Jumat (24/3/2023).
Hasto menambahkan, pertemuan Puan Maharani dan Jokowi juga membahas kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. Agar pemilu digelar tepat waktu.
"Pembahasan juga memastikan bagaimana Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu, aman, lancar, demokratis, dan damai untuk bangsa dan negara," ujar Hasto.
Selain itu, lanjut Hasto, Puan dan Jokowi diyakini juga membahas upaya mempercepat kesejahteraan rakyat, dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan melalui desain keputusan politik sebagai politikus PDIP. Sebagai ketua DPR, Puan mendorong kerjasama lembaga eksekutif dan legislatif.
"Kerjasama sangat penting tidak hanya terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, namun juga di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, persiapan Pemilu 2024, beberapa rencana UU yang penting untuk dibahas bersama serta desain masa depan," tutup Hasto.
Advertisement
