Liputan6.com, Gunungkidul Setelah tahapan Pemilu 2024 dalam beberapa bulan terakhir selesai dilaksanakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mulai memetakan potensi masalah dan pelanggaran. Langkahnya adalah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang akan datang.
Ketua Bawaslu Gunungkidul Tri Asmiyanto mengatakan, belum lama ini Gunungkidul menerima status IKP dari Bawaslu RI. Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2024.
Advertisement
"Tingkat kerawanan Pemilu di wilayahnya termasuk rendah. Bahkan, terendah di DIY, dan salah satu yang terendah secara nasional," kata Tri Asmiyanto saat dihubungi.
Dia menjelaskan status tersebut diperoleh berdasarkan hasil IKP Bawaslu RI. Dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat provinsi disampaikan bahwa Gunungkidul tidak termasuk dalam 100 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kerawanan tinggi.
"Rendahnya kerawanan Pemilu di Gunungkidul didasarkan pada sejumlah indikator. Termasuk dari hasil kajian hingga pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya," ujarnya.
Menurut dia, indikator kerawanan kali ini berbeda jika dibanding dengan Pemilu 2019. Meski demikian, terkait dengan upaya pencegahan terhadap potensi kerawanan tetap sama.
Selanjutnya, berbagai komponen dari IKP akan dijadikan dasar pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini mengacu pada Langkah antisipasi Bawaslu terhadap potensi pelanggaran.
"Kami memperkuat sinergi dengan berbagai forum masyarakat. Melalui pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat, termasuk memaksimalkan media informasi," terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto optimistis potensi kerawanan dan konflik Pemilu 2024 bisa ditekan. Namun, upaya tersebut perlu bersinergi dengan berbagai pihak.
"Kami berharap Bawaslu dan KPU Gunungkidul gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar," kata Heri.
