Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog kembali mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini.
“Dari jumlah itu, 500 ribu ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP),” kata Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Advertisement
Impor beras tersebut diputuskan pekan lalu oleh pemerintah dalam rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik dan Idul Fitri 2023 di Istana Negara bersama Presiden joko Widodo (Jokowi).
“Ini keputusan pahit dan sulit yang diambil pemerintah,” katanya.
Khudori menilai keputusan yang diambil pemerintah tersebut sangat dilematis. Sebab izin impor justru dikeluarkan/diberikan saat panen raya yang biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun.
“Keputusan ini amat dilematis,” katanya.
Khudori menilai kondisi yang terjadi sekarang ini petani sedang menikmati harga gabah tinggi karena saat panen raya harga tertekan. Sehingga ini menguntungkan petani.
Penyerapan Beras Bulog
Di sisi lain, karena harga tinggi Perum Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras, angka yang kecil. Padahal Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Bulog untuk menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton.
Dari target tersebut, 1,2 juta ton tersebut akan menjadi stok akhir tahun. Sehingga dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.
Sayangnya, kata Khudori menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya. Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya.
“Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai,” kata dia.
Cadangan Beras Pemerintah
Sampai pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori menyebut jumlah ini amat kecil karena mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kg. Artinya, perlu 630 ribu ton.
“Kalau mengandalkan penyerapan dari dalam negeri mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada,” kata dia.
Bapanas memang telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di petani jadi Rp 5.000 per kg dan beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg. Tapi harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari HPP.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Pemerintah Bakal Impor Beras 2 Juta Ton Sepanjang 2023
Perum Bulog kembali mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini.
Tugas impor beras tersebut diberikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada Perum Bulog lewat Surat Penugasan Pengadaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) dari Luar Negeri.
Adapun perintah tersebut jadi tindaklanjut hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret 2023, dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023," tulis Arief dikutip dari Surat Bapanas kepada Perum Bulog, Senin (27/3/2023).
"Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tegas Bapanas.
Advertisement
Tambahan Pasokan Beras
Menurut Arief, tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Juga untuk kebutuhan bantuan pangan dalam bentuk beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Pengadaan beras dari luar negeri itu pun diminta agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri, serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).
"Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023," pungkas Bapanas.
