Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo mengatakan larangan buka puasa bersama untuk internal pemerintah, dikarenakan saat ini kehidupan pejabat negara sedang menjadi sorotan masyarakat. Jokowi pun meminta pejabat menyambut buasa Ramadhan dengan sederhana.
"Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/3/2023).
Advertisement
"Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan," sambungnya.
Adapun larangan ini hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri dan kepala lembaga pemeirntah non kementerian.
Sementara itu, masyarakat umum diperbolehkan menggelar buka puasa bersama.
Jokowi menuturkan anggaran yang biasa dipakai untuk buka puasa bersama akan diahlikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat.
Misalnya, memberikan santunan kepada fakir miskin, yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Mantan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj meminta agar surat edaran terkait peniadaan buka bersama bagi pejabat pemerintahan selama Ramadan 2023, untuk dicabut. Sebab, keputusan itu serasa memberi kesan negatif kepada umat Islam.
"Saya mohon agar surat edaran tersebut dicabut lah. Saya paham maksud surat edaran itu baik ya supaya tidak ada pemborosan-pemborosan (di lingkungan pemerintah). Tinggal itu saja penekanannya," ungkap Said kepada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/3/2023).
Diingatkan untuk Tak Menggunakan Dana APBD dan APBN
Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) ini menilai bila tujuan larangan buka bersama mencegah pemborosan. Sebaiknya larangan tersebut bisa dilakukan secara bertahap.
"Bisa juga hanya sekadar diimbau dan diberikan informasi bahwa buka puasa bersama tetap dibolehkan. Tapi dilarang menggunakan dana APBN atau APBD, tapi menggunakan uang pribadi boleh," ujarnya.
Terlebih, Said melanjutkan, tradisi buka puasa bersama sudah digelar di berbagai daerah dan negara, termasuk di Arab Saudi. Sehingga dia menganggap saat pidatonya, larangan buka puasa bersama terlalu over intervensi.
"Berbagai praktik 'over-intervensi oleh pemerintah' atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadidomain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan, dicoba diambil alih dan dicoba dipaksakan (sengaja tau tidak sengaja) melalui intervensi kebijakan yang cenderung dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat," ujar Said saat pidato.
Advertisement
