Liputan6.com, Jakarta Kala memimpin keketuaan G20, Indonesia berhasil membentuk lembaga Pendanaan Penanganan Pandemi atau Pandemic Fund. Kali ini, cerita yang sama juga akan dibawa Indonesia di tingkat kawasan ASEAN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia akan mengusulkan negara kawasan ASEAN untuk memiliki dana penangan pandemi sejenis, Pandemic Fund.
Advertisement
Mengingat kondisi infrastruktur kesehatan di sebagian besar negara kawasan masih belum siap jika harus berhadapan dengan penyakit yang disebabkan virus, seperti Covid-19.
"Di kawasan juga akan didorong bagaiman Menteri Keuangan akan bekerja sama dengan Menteri Kesehatan di kawasan ASEAN karena melihat kebutuhan," kata Febrio di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).
Hal ini yang menjadi latar belakang Indonesia untuk mengajak seluruh negara kawasan untuk membentuk Pandemic Prevention and Response (PPR) atau pencegahan dan penanggulangan pandemi. Nantinya, Pandemic Fund versi ASEAN ini, akan digunakan negara kawasan untuk memitigasi dengan cepat penularan penyakit atau wabah menular.
"Di ASEAN harus reform lebih jauh dalam hadapi penyakit menular seperti kemarin. Tidak boleh ada negara yang sehat sendiri, jadi perlu dibangun PPR ini," kata dia.
Pembentukan Pandemic Fund
Lebih lanjut Febrio menjelaskan pembentukan Pandemic Fund di ASEAN akan dimulai dengan assessment gap yang dibutuhkan. Ini berkaca pada pengalaman 2020 silam, respond fund di ASEAN untuk penanganan pandemi mencapai USD15 juta.
Selain itu, Indonesia merencanakan memperbesar dana penanganan pandemi khusus ASEAN lebih dari USD1 miliar. Agar dan tersebut ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan semisal pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan anggota negara ASEAN.
"Saat itu dipakai waktu beli APD dan sebagainya untuk emergency, dan sudah ada cikal bakalnya, dan kita akan manfaatkan existing inisiatif yang sudah ada. Karena pandemi, tidak ada yang bisa prediksi kapan datang," kata Febrio mengakhiri.
BI dan Kemenkeu Gelar Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dalam Presidensi G20.
Menurut Dody, peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang saling terkoneksi, inklusif dan sejahtera pada 2025, seperti dikutip dari laman resmi BI, Selasa (28/3/2023).
Seperti diketahui, dalam kepemimpinan Indonesia kali ini akan diselenggarakan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali pada 28-31 Maret 2023.
Dalam pertemuan pertemuan ini para delegasi nantinya akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu :
- Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding)
- Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy); dan
- Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability)
Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau Epicentrum of Growth.
BI mengungkapkan, bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama (mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal) dan pertemuan pendukung yang berbalut tema "Discover Indonesia", khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.
Adapun Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil.
Dia membeberkan, sejumlah organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD melihat kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth, meski dunia masih dihadapi berbagai tantangan di tahun 2023 ini.
Advertisement
Contoh Implementasi PED
Contoh implementasi dalam pilar Recovery Rebuilding adalah melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan (policy mix) di negara-negara ASEAN.
Hal itu diupayakan dengan menyesuaikan karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN yang relatif memiliki permasalahan ekonomi serupa setelah pandemi.
Contoh lainnya, adalah upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antar negara ASEAN.
Sementara di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki makna kerjasama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.
Adapun area sistem pembayaran, di mana implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara.
Sebelumnya, pada November 2022 lalu, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Sementara itu, dalam implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau 'kamus' untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh green financing dengan biaya yang lebih murah.
Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023, ungkap BI.
Ada juga upaya untuk beralih penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, langkah ini tentunya dibutuhkan transisi.
Maka dari itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance).
Sedangkan untuk Pilar Digital Economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN.
