Di Seminar ASEAN, Gubernur BI Perry Warjiyo Ungkap Strategi Inklusi Keuangan bagi UMKM

Indonesia menggelar pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali pada 28-31 Maret 2023.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menekankan, Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dalam Presidensi G20.

"Peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang saling terkoneksi, inklusif dan sejahtera pada 2025," jelas dia Selasa (28/3/2023).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil. Bahkan untuk tahun 2023, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memandang kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ini di tahun 2023 ini.

"Hal ini yang kemudian menjadi semangat bersama untuk menuju kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan," kata Febrio.

24 Pertemuan 

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal dan pertemuan pendukung yang berbalut tema “Discover Indonesia", khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.

Beberapa pertemuan utama, antara lain:

1. ASEAN Finance Deputies Meeting (AFDM),
2. ASEAN Central Bank Deputies Meeting (ACDM),
3. ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM),
4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM),
5. ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM), dan
6. ASEAN Finance and Central Bank Governors Meeting (AFMGM).

Dalam rangkaian pertemuan utama tersebut, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu:

1. Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding)
2. Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy)
3. Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability).

Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau Epicentrum of Growth.

Sebagai contoh, implementasi dalam pilar Recovery Rebuilding adalah melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan (policy mix) di negara-negara ASEAN sesuai karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN relatif memiliki permasalahan ekonomi yang serupa pasca pandemi.

Adapun contoh lainnya adalah upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antar negara ASEAN.

Sementara itu, di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki makna kerjasama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.

Di area sistem pembayaran, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara.

Pada November 2022 kemarin, telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Sementara itu, dalam implementasi pilar Sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau 'kamus' untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh green financing dengan biaya yang lebih murah.

Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023. Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi.

Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi (transition finance). Dari Pilar Digital Economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN. 

Selanjutnya, sebagai penguat pesan pertemuan utama tersebut, akan hadir sejumlah pertemuan pendukung/side events tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu gala seminar (29 Maret 2023) bertajuk Enhancing Policy Calibration for Macro-Financial Resilience serta tiga high level seminar (HLS) yaitu:

1. From ASEAN to the World: Payment System in The Digital Era (28 Maret 2023)
2. High Level Seminar Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion (28 Maret 2023)
3. Aligning Policies for Climate Transition (29 Maret 2023).

Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan menghadirkan sejumlah side events antara lain:

1. Seminar High-Level Dialogue Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs (29 Maret 2023)
2. Seminar on Financing Transition in ASEAN (29-30 Maret 2023).
3. Workshop on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs (30 Maret 2023), dan
4. Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging A Net Zero ASEAN (30 Maret 2023).

Rangkaian seminar tersebut berencana menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka antara lain Gubernur Bank Indonesia dan Bank Sentral negara tetangga, Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan anggota ASEAN lainnya, Ketua OJK, serta perwakilan lembaga internasional, di antaranya Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS), praktisi fintech dan perbankan.

Kegiatan tematik tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman isu terkini yang dihadapi negara ASEAN, sehingga dapat menjadi sarana diskusi yang bermanfaat bagi seluruh partisipan.