6 Cara Mengelola THR 2023 Versi Perencana Keuangan, Salah Satunya Jangan Lupakan Idul Adha

Apabila keluarga juga ikut serta dengan tradisi mudik, THR pastinya juga diperuntukkan untuk kebutuhan ini. Harus dipahami dulu bahwa kebutuhan makanan dan minuman selama mudik sebenarnya dapat diambil dari gaji bulanan, karena artinya dapur rumah libur memasak selama mudik.

Jadi, alokasi pengeluaran lebih ditujukan untuk biaya transportasi dan biaya akomodasi. Untuk keluarga yang tidak mudik, alokasi THR dapat dialihkan untuk pos lain. Biasanya disarankan maksimal 15 persen dari THR digunakan untuk mudik lebaran.

5. Persiapan Idul Adha

Saat mendapatkan THR, Prita mengingatkan bahwa tidak lama setelah Idul Fitri, akan ada perayaan Idul Adha bagi umat Muslim. Pada Hari Raya Idul Adha, dibutuhkan anggaran tambahan untuk berkurban, padahal tidak ada alokasi dana khusus yang diberikan sebagai penghasilan.

Agar pengeluaran bulanan tidak terganggu, sebaiknya THR disisihkan sejak awal untuk mencukupi keperluan membeli kurban. Alokasi yang disarankan sebesar 10 persen dari dana THR yang diterima.

Setelah semua kewajiban dan pengeluaran di atas sudah terpenuhi, pos terakhir bisa Anda sisihkan untuk investasi maupun membayar utang konsumtif. Prita menyarankan untuk menggunakan alokasi sebesar 10 persen dari jumlah THR yang diterima.

Jangan habiskan seluruh THR Anda untuk pengeluaran konsumtif yang sebenarnya bisa Anda kendalikan dan hanya menjadi kesenangan sesaat. "Bijak dalam pengaturan THR bisa menambah kesempatan Anda dan keluarga untuk lebih sejahtera di masa depan," ucap Prita. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, perusahaan harus membayarkan THR paling lambat pada H-7 sebelum Lebaran.Untuk memastikan hal ini, dirinya mengaku akan menandatangani Surat Edaran mengenai THR Lebaran besok, Selasa 28 Maret 2023.

"(Paling lambat dibayarkan) ya H-7 (THR dibayarkan). Saya kira besok ya (menyampaikan secara resmi)," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023, dilansir dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Dia menekankan akan ada sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR. Ida mengingatkan Kemenaker memiliki Satgas untuk mengawasi pembayaran THR pekerja. "Itu (sanksi) ada ketentuan sendiri. itu ranah pengawasan. Pasti pengawasan akan melakukan pengawasan di lapangan dan kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," terang Menaker.

Sementara,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan total dana sebesar Rp 38,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR PNS. Itu dibagi menjadi tiga pos anggaran. Pertama, dana dari Kementerian/Lembaga dengan nilai Rp 11,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kedua, dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 17,4 triliun untuk ASN Daerah (PNS dan PPPK) dan dapat ditambahkam dari APBD TA 2023 sesuai kemampuan fiskan masing-masing pemerintah daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, dana yang bersumber dari Bendahara Umum Negara sekitar Rp 9,8 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiunan.

"Pencairan dimulai H-10 dari hari raya idul fitri. Ini kira-kira 4 April sudah mulai dicairkan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (29/3/2023), dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Adapun cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah awalnya dimulai pada 21 sampai 26 April 2023. Namun, pemerintah mengubah susunan cuti bersama menjadi 19 sampai 25 April 2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan tingkat arus mudik Lebaran 2023 yang diprediksi akan tinggi. Pemerintah memutuskan memajukan cuti bersama untuk mencegah penumpukan kendaraan.

"Itu alasannya apa, karena secara tradisional keinginan untuk mudik ini tinggi sekali, dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yg luar biasa," tutur Budi Karya Sumadi.