Heru Budi Rombak 20 Pejabat Pemprov DKI Jakarta, PKS: Dasarnya Like dan Dislike

Liputan6.com, Jakarta - Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro berpendapat, rotasi jabatan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono pada Selasa (21/3/2023) lalu berdasarkan penilaian suka atau tidak suka.

Karyatin mengatakan, rotasi pejabat eselon seharusnya dilakukan jika terdapat evaluasi yang menunjukkan kinerja pejabat tersebut kurang baik.

"Masalahnya bukan perlu atau engga perlu (merotasi). Perlu itu kan ketika melihatnya ada sebuah evaluasi. Ketika dievaluasi tidak bagus maka perlu ada rotasi, mutasi bahkan nominasi sekalipun. Tetapi kalau dasarnya like and dislike. Nah ini yang tidak tepat menurut saya," kata Karyatin ketika dihubungi, Rabu (29/3/2023).

Tak hanya itu, Karyatin menilai bahwa rotasi ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Sebab, Heru belum menunjuk pengganti untuk beberapa jabatan yang kosong.

"Saya melihatnya tidak dilalui secara tahap-tahapannya. Buat apa ada namanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Di BKD sendiri kan ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), ada Analisa Jabatan (Anjab), dan ada Analisa Beban Kerja (ABK). Sampai sekarang itu masih banyak kekosongan-kekosongan jabatan struktural yang masih dijabat oleh Plt," jelas Karyatin.

"Menurut saya rotasi-rotasi yang terjadi kemarin itu tidak diperhitungkan secara cermat yang seharusnya lebih cermat lagi. Jangan sampai proses-proses kerja-kerja yang ada di masing-masing SKPD itu dalam pelayanan publik jadi tidak maksimal," sambungnya.