Liputan6.com, Naypyidaw - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi dibubarkan setelah menolak untuk mematuhi undang-undang baru yang ketat. Myawaddy TV yang dikendalikan junta militer mengatakan pada Selasa (28/3/2023) malam bahwa 40 partai politik, termasuk NLD, dibubarkan karena mereka melewati batas waktu pendaftaran pada hari yang sama.
Junta militer telah berjanji untuk mengadakan pemilu, meskipun langkah tersebut ditolak secara luas karena tidak memiliki kredibilitas.
Advertisement
Sekretaris komite eksekutif NLD wilayah Yangon Tun Myint mengatakan pada Selasa sore bahwa NLD tidak akan mendaftar ke otoritas pemilu karena badan tersebut dibentuk oleh dewan militer yang tidak sah.
"Untuk lebih jelasnya, setiap proses pemilu yang mengangkat kepala junta, Min Aung Hlaing, ke posisi Presiden Min Aung Hlaing melalui pemilu palsu tidak akan kami akui dan kami akan menentangnya dengan segala cara," ungkap Tun Myint seperti dilansir The Guardian, Rabu (29/3/2023).
"Tuntutan rakyat adalah menggulingkan kediktatoran militer, membangun demokrasi federal, dan memastikan tidak ada pengaruh militer dalam demokrasi Myanmar ke depan."
NLD meraih suara terbanyak dalam pemilu tahun 2020, namun junta militer menolaknya, merebut kekuasaan beberapa bulan kemudian, dan menahan Aung San Suu Kyi.
Junta militer menuding pemilu diwarnai kecurangan, namun klaim itu dibantah pengamat independen.
Undang-undang pendaftaran yang diberlakukan oleh junta mewajibkan partai nasional memenuhi sejumlah kriteria, termasuk merekrut 100.000 anggota dalam waktu 90 hari sejak pendaftaran hingga memiliki dana sebesar 40.000 pound sterling.
Mencap Oposisi Teroris
Dalam pidatonya pada Senin (27/3) untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing menyebut kelompok perlawanan oposisi sebagai teroris.
"Kelompok-kelompok seperti itu berusaha menghancurkan negara dan membunuh rakyat," kata dia.
Min Aung Hlaing menegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut, dengan darurat militer semakin diberlakukan di sejumlah kota penting yang perlu dikendalikan.
Kudeta militer tahun 2021 telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan, dengan konflik menyebar ke wilayah negara yang dulunya damai. Serangan udara militer terjadi hampir setiap hari. Layanan pendidikan dan kesehatan telah runtuh dan diperkirakan 17,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan – naik dari 1 juta sebelum kudeta.
Lebih dari 17.000 tahanan politik tetap ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi, yang telah dijatuhi hukuman total 33 tahun penjara.
Menurut NLD, 80 anggota parlemen terpilih dan 1.232 anggota partai telah ditahan di penjara-penjara di seluruh Myanmar. Dua anggota parlemen terpilih dan 84 anggota partai NLD tewas, sementara properti ratusan politikus disita.
Ketika ditanya apakah Aung San Suu Kyi telah mengomentari wacana pemilu mendatang, Tun Myint mengatakan mereka tidak melakukan kontak dengannya.
Advertisement
