Liputan6.com, Jakarta - Wajah Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, tiba-tiba muncul dalam sebuah poster bertuliskan "Kaesang untuk Wali Kota Depok yang Ceria". Poster tersebut sontak mengundang reaksi yang beragam dari warganet. Usut punya usut, poster tersebut ternyata dibuat relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center).
"Yuk sudah saatnya merubah kota depok untuk menjadi lebih baik dan ceria guys, capek puluhan tahun ngeliat tata ruang kota depok yg semrawut dan suram, bagaimana mas @gibran_tweet dan pak @jokowi merestuikah kalo mas kaesang @kaesangp jadi walikota depok?" tulis pemilik akun @binyowijaya mengutip cuitannya dengan poster Kaesang untuk Walikota Depok di media sosial Twitter, Rabu (29/3/2023).
Advertisement
Banyak warganet yang kemudian mengomentari cuitan satu ini. Tak sedikit warganet yang setuju untuk mengusung Kaesang maju menjadi Walikota Depok. Ada pula warganet yang tak setuju. Sementara itu, sang kakak, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, hanya tertawa merespons munculnya poster tersebut.
Menanggapi poster Kaesang Wali Kota Depok, Pengurus DPC PDI Perjuangan mengaku belum memikirkan Pilkada Kota Depok 2024, namun tengah memikirkan persoalan yang dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, seperti dikutip dari laman News Liputan6.com mengatakan, PDI Perjuangan Kota Depok baru mendengar adanya pencalonan Kaesang dan akan dideklarasikan sebagai calon Wali Kota Depok. Menurutnya, mempersilahkan apabila terdapat kelompok masyarakat yang mengusulkan Kaesang sebagai calon Wali Kota Depok.
"Kelompok masyarakat atau apapun itu yang mau mengusulkan sah saja, kita tidak bisa menghalangi itu," ujar Hendrik saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (29/3/2023).
Hendrik menilai kelompok masyarakat maupun golongan di luar partai mencalonkan Kaesang dinilai bagian daripada aspirasi masyarakat. DPC PDI Perjuangan Kota Depok menegaskan belum memikirkan maupun berbicara untuk Pilkada Kota Depok.
"Kita belum berbicara bagaimana untuk Pilkada karena ini masih jauh, lagi pula kami saat ini masih fokus mengikuti tahapan untuk pemilihan legislatif Pemilu," ucap Hendrik.
Hendrik menjelaskan, DPC PDI Perjuangan Kota Depok sedang fokus memikirkan permasalahan dan persoalan di Kota Depok. Terkait siapapun calon Wali Kota Depok yang diusung DPC PDI Perjuangan perlu mendapatkan keputusan dari pimpinan partai pusat.
"Kalau berbicara Pilkada keputusannya itu adalah keputusan DPP Partai maupun keputusan ibu ketua umum," jelas Hendrik.
Saat disinggung pencalonan dan akan dideklarasikan Kaesang sebagai Wali Kota Depok merupakan 'Tes Ombak', Hendrik enggan menanggapi hal tersebut. Hendrik menegaskan, DPC PDI Perjuangan Kota Depok lebih memilih fokus memikirkan kesulitan masyarakat dibandingkan Pilkada 2024.
"Kita masih fokus bagaimana memikirkan kesulitan rakyat yang sekarang di Depok, jadi Pilkada ya nanti aja," terang Hendrik.
Hendrik mengungkapkan, masih banyak tokoh masyarakat Kota Depok yang mengerti akan persoalan maupun permasalahan di Kota Depok. Hendrik menyebutkan sejumlah nama tokoh masyarakat Kota Depok yang dianggap mengetahui akan persoalan untuk membangun Kota Depok kedepannya.
"Bagi saya kok jauh-jauh harus ke Solo memangnya di Depok tidak ada tokoh-tokoh hebat, kan banyak, seperti Supian Suri, Ikravany, dan Nina Suzana," tegas Hendrik.
Hendrik menambahkan, calon Wali Kota Depok bebas dari wilayah maupun baik dari Kota Depok maupun luar Depok. Namun calon Wali Kota Depok harus memiliki kemampuan menjadi pemimpin dan sanggup membawa Kota Depok menjadi lebih baik.
"Saya tidak bilang atau melarang orang di luar Depok memimpin Kota Depok, boleh tetapi saya bicara siapa yang pantas memimpin Depok dengan pemahaman Depok itu sendiri," pungkas Hendrik.
Depok 'The Land of PKS'
Depok telah lama menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dimulai pada Pilkada 2005, saat itu PKS seorang diri mengusung Nur Mahmudi Ismail yang berduet dengan Yuyun Wirasaputra. Lawan terkuatnya adalah Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad, yang diusung Golkar dan PKB. Nur Mahmudi menang dengan perolehan 43,9 persen suara, sementara lawannya mendapat 38,9 persen suara. Sementara kandidat lainnya tak berdaya.
Kejayaan partai berlambang bulan sabit menjadikan Depok sebagai 'The Land of PKS' berlanjut pada 2010. Nur Mahmudi yang maju bersama Mohammad Idris diusung PKS dan PAN dan beberapa partai lain menang telak dengan raihan perolehan hingga 61,87 persen suara. Lawannya, Badrul Kamal yang diusung Golkar, Demokrat, PDI-P, PPP, PKB, PDS, dan PDP, tak berkutik dibuatnya.
Hatrick PKS di Depok ditandai dengan kemenangan pasangan Idris Abdul Shomad - Pradi Supriatna, yang diudung PKS dan Partai Gerindra, Partai Demokrat. Lawannya saat itu adalah pasangan Dimas Oky Nugroho – Babai Suhaimi, yang diusung PDIP, PAN, PPP, PKB, dan Nasdem. Pasangan Idris-Pradi menang telak lagi dengan perolehan 61,91 persen suara, sementara lawannya hanya mendapat 38,19 persen suara.
Hegemoni PKS makin nyata di Depok usai Pilkada 2020. PKS yang koalisi bersama Demokrat dan PPP mengusung pasangan Idris-Imam. Melawan Pradi-Afifah yang didukung Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PSI. Pradi memilih pecah kongsi dengan PKS karena merasa selalu tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan saat dirinya menjadi wakil wali kota Depok. Lagi-lagi PKS menang dengan perolehan 55,55 persen suara, sementara lawannya mendapatkan 44,45 persen suara.
Pertanyaannya sekarang, sanggupkah Kaesang putra Presiden Jokowi mencabut hegemoni di PKS di Depok?
Advertisement
