Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) menggelar pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN dengan asosiasi pelaku usaha, yaitu US-ASEAN Business Council, EU-ASEAN Business Council dan ASEAN Business Advisory Council di Bali pada Kamis (29/3).
Pertemuan tersebut merupakan salah satu dari agenda pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1ST AFMGM).
Advertisement
Dalam pertemuan tersebut, ada pembahasan berbagai isu penting terkait Kawasan ASEAN, yaitu ekonomi digital dan pembiayaan UMKM, sistem pembayaran dan interkonektivitasnya, pembiayaan berkelanjutan, taksonomi keuangan berkelanjutan ASEAN, isu ketahanan pangan dan pendanaan kesehatan.
Mengutip keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Jumat (30/3/2023) Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan peran penting ASEAN dalam perekonomian global, dalam pertemuan itu.
Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ASEAN melakukan transformasi digital guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi, juga sejalan dengan pilar digitalisasi pada Keketuaan Indonesia di ASEAN.
Lebih lanjut, Gubernur Perry menyampaikan inisiatif kawasan ASEAN untuk konektivitas sistem pembayaran.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama 5 bank sentral di kawasan ASEAN dalam kerangka Regional Payment Connectivity (RPC).
Transformasi Digital
Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga menekankan bahwa, selain transformasi digital, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan.
Dalam upayanya mencapai ekonomi yang rendah karbon, ASEAN juga telah meluncurkan ASEAN Taxonomy untuk Pembiayaan Berkelanjutan versi 2 yang merupakan taksonomi pertama di dunia yang telah mengakomodasi transisi energi berdasarkan kategori kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan.
Menkeu, yang bersama Gubernur BI memimpin pertemuan itu, juga menyerukan pentingnya penguatan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan oleh semua negara ASEAN, baik dari tingkat pemerintah maupun swasta, untuk mengantisipasi risiko krisis kesehatan di masa mendatang.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara ASEAN menyambut baik kerja sama yang telah terbina antara negara ASEAN dengan pelaku usaha di ASEAN, khususnya dalam rangka mendukung promosi perdagangan dan investasi, serta memperkuat struktur ekonomi ASEAN agar dapat menjadi pusat pertumbuhan dunia (epicentrum of growth).
Digitalisasi Kian Gencar, Sri Mulyani Serukan Perlindungan Data UMKM di ASEAN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan risiko yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlindungan data bagi UMKM, di tengah meningkatnya digitalisasi.
Sri Mulyani mengakui, teknologi digital memang memberikan banyak peluang dan manfaat, tetapi juga menciptakan risiko.
Hal itu disampaikan Menkeu dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3/2023).
"Seperti yang kita semua tahu, pengumpul data besar adalah pemenangnya. Dia yang memegang data mengontrol permainan. Artinya, selain jalur yang jelas bagi UMKM, sangat penting untuk memiliki prinsip prasyarat, sehingga kerangka kerja dapat mengelola ekosistem digital yang bermanfaat, mudah diakses, terjangkau, tetapi pada saat yang sama juga mengamankan dan memberikan manfaat optimal, khususnya pada perlindungan data bagi UMKM di ASEAN," kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).
Menkeu memaparkan bahwa, kerangka pertama adalah bagaimana operator melibatkan sektor publik dan swasta untuk memungkinkan ekosistem ekonomi digital di negara-negara ASEAN, dan memungkinkan UMKM go digital serta akses keuangan.
"Memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pedagang di ASEAN, mengakses pasar baru dan modalitas bisnis baru, pasti akan meningkatkan jangkauan dan juga memungkinkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk di luar cara tradisional mereka," sambungnya.
Untuk mengembangkan kerangka komprehensif ini, prinsip prasyarat adalah, pertama, menyediakan infrastruktur publik digital.
Menurut Sri Mulyani, hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital. Mereka juga harus mempromosikan dan menerapkan infrastruktur publik digital dan mengurangi kesenjangan,
"Kedua, pusat data yang melayani penyampaian kebijakan penting dengan beragam data yang dihasilkan dari ekosistem. Harus ada pusat data atau platform khusus spesialis yang mampu menyediakan struktur serta mengelola data," beber Sri Mulyani.
Advertisement
Kebijakan ASEAN
Data tersebut dapat dimanfaatkan, distruktur, dan dikonstruksi untuk menginformasikan para pembuat kebijakan ASEAN dalam menangani dan lintas isu atau kebijakan terkait lainnya.
UMKM dapat berpartisipasi dalam hal lingkungan, sosial, atau penguatan partisipasi peran gender, juga memberikan dan mendapatkan skor kredit, menjalin kemitraan internasional, serta banyak manfaat lainnya.
Terakhir, memastikan perlindungan keamanan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital.
Dijelaskan Sri Mulyani, hal ni akan mencakup penerapan prinsip perlindungan konsumen, memberikan standar akuntabilitas terkait pelatihan uji tuntas dan pemantauan UMKM, bergabung dengan rantai pasokan melalui platform.
"Juga yang terakhir, memastikan klausul keamanan untuk UMKM pada tingkat kesepakatan antara pelanggan dan platform dan tentunya standar keamanan perlindungan data sangat penting," jelas Menkeu.
