Timor Leste akan Resmi Bergabung ASEAN, Kapan Kerja Sama Ekonomi Dimulai?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan perkembangan terbaru mengenai keterlibatan Timor Leste dalam kerja sama ekonomi dengan negara ASEAN

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 31 Mar 2023, 09:15 WIB
Di wilayah ini menjadi tempat transit warga kedua Negara yang akan memasuki Timor Leste dan Indonesia.
Liputan6.com, Nusa Dua - Timor Leste dikabarkan akan resmi bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
 
Dengan bergabungnya negara tersebut, akan menambahkan anggota negara ASEAN menjadi 11 yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan perkembangan terbaru mengenai keterlibatan Timor Leste dalam kerja sama ekonomi dengan negara ASEAN, di mana Indonesia tahun ini memegang posisi sebagai ketua.
 
"Saya sebenarnya belum membahas itu ( keterlibatan Timor Leste) dalam dua hari ini, kita akan konsultasi dulu dengan Menteri Luar Negeri dan lembaga lainnya bagaimana kita akan terus mendukung Timor Leste, di dalam atau sebagai pengamat di ASEAN," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers di  Bali Nusa Dua Convention Center 1 (BNDCC 1), Nusa Dua, Bali Jumat  (30/3/2023).

Timor Leste Resmi Bergabung ASEAN pada September 2023 

Sebelumnya, disebutkan bahwa Timor Leste akan resmi menjadi bagian dari ASEAN pada September 2023. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, pada Senin kemarin (27/3).
 
“Jadi kita resmi menjadi 11 negara dan akan di-officially join di bulan September di Labuan Bajo,” kata Dody.
 
Meskipun baru akan bergabung secara resmi pada September mendatang, namun perwakilan Timor Leste sudah mengikuti berbagai rangkaian acara ASEAN Summit 2023. (Timor Leste) akan menjadi peserta untuk setiap pertemuan tahun ini,” ungkapnya.

Bank Dunia Pastikan Krisis Perbankan AS dan Eropa Tak Mampir ke ASEAN

Ilustrasi ASEAN. (Gunawan Kartapranata/Creative Commons)

Industri keuangan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa tengah dilanda krisis kepercayaan. Hal tersebut terjadi setelah runtuhnya beberapa bank meskipun hanya bank kecil. Beberapa pihak pun melihat bahwa krisis perbankan di AS dan Eropa ini bisa menyebar.

Namun, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyebut krisis perbankan yang sedang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tidak akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia maupun negara kawasan ASEAN. 

“Di Indonesia sejauh ini, tantangan sektor keuangan yang dihadapi AS dan Eropa tidak mempengaruhi ASEAN,” kata Kahkonen saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali,  dikutip Rabu (29/3/2023). 

Ini tercermin dari pasar keuangan di ASEAN yang tidak memberikan respon saat krisis perbankan terjadi. 

“Saat ini, pasar keuangan di ASEAN tidak ada perhatian langsung, tetapi jelas ini hanya masalah yang perlu diawasi dengan sangat ketat,” kata dia.

Meski begitu, Bank Dunia tak mau lengah. Berbagai perkembangan yang terjadi di AS dan Eropa akan terus dikawal ketat. 

“Kami memantau dan mengamati apa yang terjadi dan hanya waktu yang akan memberi tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di pasar keuangan global,” paparnya.

Termasuk dampaknya yang bisa terjadi di negara kawasan Asia Timur dan ASEAN. “ (Kita akan melihat)  implikasi apa yang akan terjadi untuk Asia Timur dan ASEAN,” sambungnya. 

 


Agenda Prioritas Ekonomi ASEAN: Inklusi Keuangan dan Digitalisasi UMKM

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid memimpin upaya untuk mendorong dialog dan kolaborasi yang lebih besar untuk kemajuan ekonomi digital dan ekonomi hijau selama Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) guna mengurangi risiko dan menjaga stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati menyerukan inklusi keuangan bagi UMKM, sebagai salah satu agenda prioritas terpenting dalam perekonomian negara ASEAN, maupun di Indonesia.

Hal itu Menkeu sampaikan dalam acara High-Level Dalogue on Promoting Digital Financial Iinclusion and Literacy For MSMEs yang digelar Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).

"Bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan usaha kecil menengah dan mikro juga akan menciptakan peluang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan kesetaraan," kata Sri Mulyani di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali pada Rabu (29/3/2023).

Mengingat latar belakang tersebut, mempromosikan inklusi dan literasi keuangan untuk UMKM di ASEAN merupakan langkah strategis dan bagian penting dari kerangka kerja ekonomi digital ASEAN.

"Mempertimbangkan pesatnya digitalisasi di bidang keuangan, percepatan ekosistem digital, pembayaran digital dan ekonomi atau platform dalam hal ini tentu akan meningkatkan inklusi keuangan," lanjut Sri Mulyani.

"Ini akan memberi UMKM akses yang lebih besar ke keuangan, serta juga meningkatkan peluang peluang ekonomi mereka untuk menjangkau pasar," sambungnya.

Digitalisasi Beri Peluang Bagi UMKM

Selain itu, digitalisasi juga akan memberikan peluang kepada UMKM untuk meningkatkan skala dan kapasitas mereka. "Inovasi dan akselerasi menuju ekonomi digital dan digitalisasi sangat penting untuk pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif bagi usaha kecil, menengah dan mikro," tambah Menkeu.

Melalui digitalisasi juga, UMKM dapat mengakses data secara digital dan memanfaatkan platform untuk meningkatkan bisnis mereka serta menjangkau pasar yang lebih luas.

" Digitalisasi juga memungkinkan UMKM menjelajahi lebih banyak produk dan memahami persaingan, serta mengoptimalkan kekayaan mereka melalui investasi dan pembelian," pungkas Sri Mulyani.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya