Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang tidak mencerminkan sikap kesatria.
Bahkan, kata AHY, pernyataan itu dikemukakan banyak seniornya di TNI yang juga senior KSP Moeldoko. Mereka, menurut AHY, merasa malu dengan perilaku Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat.
Advertisement
"Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
Oleh sebab itu, menurut AHY, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Selain itu, AHY mengklaim karakter Moeldoko yang tidak baik sudah diketahui masyarakat secara luas.
"Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Moeldoko, khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia," jelas dia.
AHY menyampaikan hal ini menjadi menarik karena tindakan seorang Moeldoko dengan jabatan kepala Staf Presiden (KSP) dibiarkan begitu saja oleh para elit.
"Tetapi yang lebih yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Padahal yang bersangkutan adalah kepala staf Presiden Republik Indonesia," ujar AHY.
AHY Ungkap Motif Moeldoko Rebut Demokrat, ingin Jegal Anies dan Bubarkan Koalisi Perubahan
AHY menilai aksi Moeldoko merebut Partai Demokrat sebagai upaya menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada Pemilu 2024.
"Forum Commander's Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan," ujar AHY.
Selain itu, AHY juga mencium langkah Moeldoko ini sebagai upaya serius membubarkan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.
"Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini," kata AHY.
Apalagi, lanjut AHY, beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK oleh Moeldoko dapat menjadi ruang gelap dalam peradilan. Sebab, lanjutnya, ada celah untuk masuk intervensi politik dari pihak tertentu.
"Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah," ucap AHY.
Advertisement
