Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus memperbanyak SPBU khusus nelayan di berbagai daerah. Terbaru, Menteri Trenggono meresmikan SPBU khusus nelayan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
SPBU khusus nelayan ini hasil kolaborasi 3 menteri yakni:
Advertisement
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir
- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Trenggono mengatakan, permasalahan ketersediaan dan penyaluran BBM sektor kelautan dan perikanan, seperti kuota BBM, akses SPBU nelayan yang sulit dan jumlah SPBU nelayan yang belum optimal telah didiskusikan dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memperoleh solusi yang tepat.
"Karena memang KKP tidak punya kewenangan langsung mengenai kuota ini, tapi akan terus kami perjuangkan bersama-sama," ujar Menteri Trenggono mengutip keterangan resmi, Selasa (4/4/2023).
Beroperasinya SPBN di Aluh-Aluh akan mempermudah nelayan setempat yang jumlahnya mencapai 1.340 orang, dalam memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite. Pada tahap awal sebanyak 70 kiloliter BBM bakal disalurkan kepada nelayan yang telah terverifikasi oleb pemda sebagai penerima yakni yang memiliki kartu Kusuka dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
Evaluasi Berkala
Menteri Trenggono berharap penyaluran BBM dikawal bersama melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala agar tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat perikanan.
"KKP juga terus mengawal penetapan kuota BBM kepada BPH Migas. Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan oleh BPH Migas sebanyak 222.655 KL/tahun," urainya.
Dalam mempermudah akses BBM subsidi bagi para nelayan, lanjut Menteri Trenggono, belum lama ini pihaknya menyepakati kerja sama dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga. Dari kerja sama itu telah diimplementasikan SPBN di tujuh lokasi yaitu Kepulauan Riau, Medan, Kota Bitung, Tegal, Sukabumi, Cilacap, dan Maluku.
"KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM khususnya BBM bersubsidi untuk nelayan melalui dukungan pembangunan SPBU nelayan, dan fasilitas seperti ini akan terus kita sinergikan untuk dibangun di wilayah-wilayah lain," pungkasnya.
Dorong Produktivitas
Sementara itu Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsy mengapresiasi beroperasinya SPBN di Kecamatan Aluh-Aluh. Hal ini diakuinya dapat mendorong produktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan nelayan kecil pengguna kapal 3-5 GT.
"Ini sangat membantu para nelayan, karena akses memperoleh BBM bersubsidi menjadi lebih mudah," ungkapnya.
Sebagai informasi, produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 mencapai 8.700 ton dengan komoditas utama udang laut, ikan kakap, kerapu dan ikan barakuda (alu-alu). Produksi perikanan tangkap ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.
Advertisement
Kerja Sama Ekosistem Nelayan
Menteri BUMN Erick Thohir membidik potensi kerja sama untuk meningkatkan ekosistem usaha nelayan kedepannya. Hal ini dimulai dengan memudahkan akses BBM bagi para nelayan.
Kemudahan akses itu diberikan melalui kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyaluran BBM nantinya akan dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.
Erick berujar kalau potensi kerja sama masih terbuka lebar. Artinya, tak hanya berbicara akses BBM secara khusus, namun juga ekosistem usaha nelayan secara luas.
"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya," kata dia mengutip keterangan resmi KKP, Kamis (2/2/2023).
Erick Thohir menegaskan kalau pihaknya bersama BUMN siap menjadi pendukung dalam memaksimalkan potensi yang ada. Dari ekosistem usaha nelayan hingga potensi industrialisasi pangan.
"Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal," ungkapnya.
387 SPBN
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.
"Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Advertisement
