Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan perkembangan mengenai Myanmar terkait implementasi 5 Points of Consensus (5PC), dalam pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan (DK) PBB pada 13 Maret 2023.
Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN, menurut Menlu Retno, terus menegaskan dan memperkuat soliditas ASEAN dalam menangani isu Myanmar. Bahkan, dalam retreat Menlu ASEAN, pihaknya menyepakati bahwa ASEAN harus memiliki soliditas dalam mendekati atau menangani masalah Myanmar.
Advertisement
Dalam upayanya memperjuangkan isu Myanmar di kawasan, sambung Menlu Retno, Indonesia juga telah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif.
"Engagements ini, engagement dengan berbagai stakeholders, dilakukan sesuai dengan mandat 5PC. Dari sisi jumlah engagement, maka engagements yang dilakukan selama keketuaan Indonesia telah dilakukan dengan sangat intensif," ungkap Menlu Retno dalam press briefing di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Rabu (5/4/2023).
Untuk kali pertama, Ketua ASEAN, kata Retno, juga telah lakukan pertemuan dengan sejumlah Special Envoys, termasuk Special Envoy Sekjen PBB, para Special Envoy dari negara tetangga Myanmar, dan juga Special Envoy dari negara lainnya.
"Kenapa hal ini dilakukan? Tujuan utamanya adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas ASEAN," tambah Menlu Retno.
"Dari engagement kita dengan semua Special Envoy, tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan 5PC tampak sangat kuat," tegasnya lagi.
Tekankan Penghentian Kekerasan
Indonesia, menurut Menlu Retno, juga menekankan penghentian kekerasan yang didasarkan pada kekhawatiran akan semakin meningkatnya penggunaan kekerasan, yang tentunya mengakibatkan korban sipil terus bertambah.
"Dalam engagements dengan stakeholders di Myanmar, Indonesia terus menyampaikan call mengenai pentingnya penghentian tindak kekerasan dan use of force," kata Menlu Retno lagi.
Advertisement