Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf, merespons wacana pembentukan koalisi besar yang menguat pasca bertemunya lima ketua umum partai politik yang selama ini berada dalam dua koalisi partai, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu.
Menurutnya, hal itu sah-sah saja dan merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi dalam menghadapi Pemilu 2024.
Advertisement
"Bagus, masyarakat menjadi punya pilihan alternatif pasangan Capres/Cawapres," kata dia kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).
Almuzzammil berharap agar pasangan capres/cawapres yang terbentuk dari koalisi yang ada tidak hanya berjumlah dua pasangan calon.
"Mudah-mudahan minimal bisa tiga pasang capres, sehingga mencegah terjadi polarisasi sebagaimana yang pernah terjadi dalam dua edisi pemilihan presiden lalu", ujarnya lagi
Lebih lanjut, Almuzzammil menampik bahwa wacana lahirnya koalisi besar akan menjadi ancaman bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digawangi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Ia menyebut bahwa perbedaan koalisi dan capres yang diusung adalah keniscayaan demokrasi dan dijamin oleh konstitusi.
"Semua capres dan partai koalisi tidak ada yang perlu merasa terancam satu sama lain kalau kita semua sepakat dengan kompetisi yang sehat. Pemilu yang luber jurdil. Ini bagus untuk pendidikan politik masyarakat," jelas Almuzzammil
Bahkan, masyarakat kita pun sudah biasa dg perbedaan termasuk dalam Pileg dan Pilkada. Jadi, tidak ada alasan bagi para elite politik khususnya di Pusat untuk tidak bersikap dewasa," pungkas Almuzzammil.
Tambah Kekuatan, PSI Masuk
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan akan masuk ke dalam Koalisi Besar di Pemilu 2024. Adapun koalisi besar masih merupakan wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Dengan bismillahirrahmanirrahim PSI tegak lurus masuk dalam koalisi tim Jokowi mulai hari ini,” kata Giring di Kantor DPP PSI, Rabu (5/4/2023).
Giring menyebut alasan PSI masuk koalisi besar itu karena koalisi itu berisi partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo.
"Capaian dari Pak Jokowi yang memang harus dijaga, ada pencapaian harus diteruskan, disempurnakan, dan juga kami pikir bahwa ini yang membuat dasar PSI bahwa kita harus membuat, menjalin komunikasi dan juga bersama-sama berkoalisi dengan partai politik yang memiliki arah perjuangan yang sama,” jelas Giring.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, menyatakan satu-satunya alasan keinginan PSI bergabung ke koalisi besar adalah untuk mendukung kelanjutan kebijakan Jokowi.
“Mengapa PSI memutuskan untuk membangun komunikasi yang lebih intens, supaya sebagai partai pendukung Pak Jokowi kami ingin melihat bahwa program-program beliau yang sudah sangat baik akan terdeliver dengan baik sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi di Oktober 2024,” kata Grace.
Advertisement
