Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton pada tahun ini. Namun meskipun melakukan impor beras, pemerintah memastikan tetap akan melakukan penyerapan beras petani dengan maksimal.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan.
Advertisement
"Sekarang semua yang kita kerjakan adalah fokus di dalam negeri, impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan," ujar Arief di Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Kamis (6/3/2023).
Dia merujuk pada importasi 500.000 ton beras yang dilakukan pada akhir 2022. Saat itu, harga gabah dan beras di tingkat petani tidak terganggu. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap importasi 2 juta ton yang direncanakan dimulai pada tahun 2023.
"Apakah impor yang 500.000 tahun kemarin yang dilakukan Bulog itu mengganggu harga gabah atau beras petani? Tidak sama sekali, itu artinya pemerintah melakukan importasi yang terukur dengan harga di tingkat petani itu terjaga," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana kembali mengimpor beras di tahun ini sebanyak 2 juta ton. Rencana ini tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.
Surat Badan Pangan Nasional soal Impor Beras
Surat penugasan tersebut ditandatangani pada Jumat 24 Maret 2023. Penugasan impor beras dimandatkan Bapanas kepada Perum Bulog. Rencana impor beras, hingga saat ini belum dipublikasi, namun surat penugasan telah bocor.
Adapun tembusan surat penugasan yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet.
Berikut isi lengkap surat penugasan Bapanas kepada Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras:
Yth Direktur Utama Perum Bulog
Di tempat
Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.
Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan hal tersebut kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Pesan Jokowi ke Dirut Bulog: Boleh Impor Beras 2 Juta Ton Asal Proporsional
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Namun, ada pesan penting yang disampaikan Jokowi kepadanya.
Buwas, sapaan akrabnya, menyebut kuota 2 juta ton impor ini, lebih dulu dipenuhi dengan mendatangkan 500.000 ton. Tapi, kata dia, hal itu bukan perkara mudah.
"Kemarin pesannya pak Presiden Jokowi memang, kalau dikasih alokasi 2 juta ton itu bukan berarti harus didatangkan (semua) pak, melihat daripada kebutuhannya, tapi diutamakan, perintah presiden, diutamakan biar bagaimana harus produksi dalam negeri, itu perintah pak Presiden langsung pak," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/4/2023).
Dia mengatakan, kalau 2 juta ton beras impor ini untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Nantinya, ini bukan untuk diperjual-belikan tapi, untuk penugasan seperti bantuan sosial.
"Jadi kalau CBP ini tidak menjual belikan, rapi nanti terserah dari pemerintah, penugasannya untuk apa. Bulog hanya menyimpan dan nanti persiapkan untuk menyalurkannya, sesuai dengan perintah pak," kata Buwas.
Menyoal bansos ini, Buwas mengatakan, tahap awal impor 500 ribu ton beras adalah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos beras. Tapi kondisi saat ini masih proses lelang, untuk menentukan negara mana yang bisa menyuplai ke Bulog.
"Tapi ini juga belum bisa kali laksanakan langsung 500 ribu ton, karena hari ini pun kita belum bisa mendapatkan jumlah impor itu dari beberapa negara. Itu yang sudah kita jajaki," terangnya.
Advertisement
Tak Ambil Untung
Lebih lanjut, Buwas menegaskan kalau pihaknya sama sekali tidak mengambil keuntungan sekalipun melakukan impor. Meski diakui ada selisih harga yang cukup besar antara beras impor dan beras lokal dengan kualitas yang sama.
"Ya walaupun kalau dibanding-bandingkan harga itu lebih murah impor. Tapi sekali lagi pak, kita tidak mencari keuntungan pak, karena kita waktu lelang juga terbuka pak, pelaksanaannya kita diaudit oleh BPKP dan nanti hasilnya itu nanti sebelum diedarkan akan diaudit oleh BPK pak," jelasnya.
"Jadi sama sekali pelepasannnya seperti itu pak, jadi kita tidak berpikir untuk mencari keuntungan. Walaupun ada selisih sebetulnya, selisihnya besar, kalau mau dibandingkan dengan pasar. Tapi Bulog tidak seperti itu, karena itu bukan berasnya Bulog, itu berasnya negara. Jadi itu yang kita lakukan," pungkas Budi Waseso.
