Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, kebijakan impor beras 2 juta ton dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sehingga impor beras bukan untuk menjatuhkan harga gabah petani.
Khususnya, guna mengamankan stok pangan selama musim kering atau kemarau panjang. Walhasil, Perum Bulog tidak perlu kebingungan mengimpor beras di kondisi terdesak.
Advertisement
"Itu (impor beras 2 juta ton) untuk cadangan Bulog. Karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, musim kering panjang. Sehingga Bulog, Badan Pangan Nasional, mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," ujarnya, Kamis (6/4/2023).
"Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada," kata Jokowi.
Jokowi tidak ingin situasi itu terjadi. Pasalnya, harga gabah dan harga beras di pasaran juga bisa ikut terkerek gara-garanya.
"Ini yang kita hindari, karena El Nino (kemarau) tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi. Sehingga itu mengantisipasi dan itu tidak mengganggu harga gabah petani," tuturnya.
Soal Impor Beras
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana kembali mengimpor beras di tahun ini sebanyak 2 juta ton. Rencana ini tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.
Meskipun melakukan impor beras, pemerintah memastikan tetap akan melakukan penyerapan beras petani dengan maksimal.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan.
"Sekarang semua yang kita kerjakan adalah fokus di dalam negeri, impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan," ujar Arief di Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Kamis (6/3/2023).
Advertisement
Tak Ganggu Petani
Dia merujuk pada importasi 500.000 ton beras yang dilakukan pada akhir 2022. Saat itu, harga gabah dan beras di tingkat petani tidak terganggu. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap importasi 2 juta ton yang direncanakan dimulai pada tahun 2023.
"Apakah impor yang 500.000 tahun kemarin yang dilakukan Bulog itu mengganggu harga gabah atau beras petani? Tidak sama sekali, itu artinya pemerintah melakukan importasi yang terukur dengan harga di tingkat petani itu terjaga," ungkapnya.
