Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapan besaran investasi yang dibutuhkan Pemerintah, BUMN, dan Swasta di Indonesia di tahun 2024 mendatang.
Dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 pada Kamis (6/4), Menteri Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa total investasi yang dibutuhkan tahun 2024 mencapai Rp.7,138,7 hingga Rp. 7,374,4 triliun.
Advertisement
"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dibutuhkan investasi sebesar Rp 7,138,7 triliun hingga Rp. 7,374,4 triliun yang bersumber dari investasi Pemerintah, BUMN, dan Masyarakat Swasta," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang disiarkan di laman Youtube Bappenas pada Kamis (6/4/2023).
Dari total kebutuhan investasi Indonesia ini, diharapkan investasi besar dari Masyarakat Swasta mampu mencapai hampir 90 persen atau sekitar Rp. 6,358,2 triliun hingga Rp. 6.493,2 triliun, investasi BUMN 5,9 persen atau Rp. Rp. 411 hingga Rp. 433 triliun, dan investasi Pemerintah naik 5,2 hingga 6,1 persen atau sebesar Rp. 369,4 triliun sampai Rp. 447,8 triliun.
Dalam kesempatan itu, Suharso juga mengatakan bahwa RKP di tahun 2023, ada 119 proyek prioritas BUMN dengan total investasi sebesar Rp. 290,51 triliun dan 89 proyek prioritas swasta dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.229, 4 triliun yang mendukung prioritas pembangunan nasional. "Poyek proyek prioritas ini tersebar di berbagai wilayah baik di kawasan Barat maupun Timur Indonesia," bebernya.
16 Negara Rebutan Investasi ke IKN, Ada 167 Letter of Interest Masuk
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima ratusan minat investasi di IKN.
"Untuk investasi, kami menerima cukup banyak, ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara," kata Bambang dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, dikutip Senin (3/4/2023).
Bambang merinci, 50 persen dari letter of interest ini merupakan minat domestik dan 50 persen lainnya dari asing.
"Kami sekarang dalam proses untuk menseleksi (investor) mana saja yangs sesuai dan serius untuk ikut membangun IKN Nusantara," sambungnya.
Namun, Kepala Otorita IKN tidak mengungkapkan secara spesifik negara, maupun investor atau perusahaan mana yang termasuk dalam 167 letter of interest untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga memaparkan total pagu anggaran untuk kegiatan OIKN.
Dalam daftar pelaksanaan isian anggaran OIKN, tercatat ada total pagu senilai Rp 253,4 miliar.
Angka tersebut mencakup Program Pengembangan Kawasan Strategis IKN, dengan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanian, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA, Deputi Bidang Investasi, Pendanaan dan Pembiayaan, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Adapun program dukungan manajemen yang mencakup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama, Biro SDM dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum dan Pengadaan Barang/jasa, Biro Keuangan, BMN, dan ADP, serta Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.
Advertisement
Bahlil Ungkap Insentif untuk Investor IKN, Keringanan Pajak hingga Lahan dengan Harga Murah
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Selain kemudahan investasi, dia juga membeberkan sejumlah insentif lainnya, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan kepastian hukum keberlanjutan pembangunan IKN ke depan.
"Bahwa investor yang berkomitmen melakukan investasi di sana (IKN) akan memperoleh kemudahan dalam hal perizinan, keringanan pajak, dan bisa mendapatkan lahan dengan harga yang relatif lebih rendah," kata Bahlil dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/4/2023).
Menurut dia, pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah membangun kolaborasi bagi pemerataan investasi di Indonesia. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan ekonomi berkeadilan.
"Kolaborasi menjadi salah satu kunci bagi pemerataan investasi di Indonesia. Pemindahan Ibu Kota ke IKN (Ibu Kota Nusantara) juga menjadi upaya pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut dengan menggenjot kolaborasi antara investor dengan pemerintah di daerah," ujarnya.
