Liputan6.com, Batam - Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang juga Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan menyatakan, sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa. Jaringan ini terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta.
"Saya sebagai salah satu Ketua Gugus Tugas PP TPPO pusat mengajak BP2MI lewat #SikatSindikat utk terus memerangi praktik ini dan bersinergi dgn lembaga-lembaga lain," ujar Mahfud saat menjadi keynote speech seminar yangg diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, Kamis 6 April 2023.
Advertisement
Acara ini sengaja digelar di Batam, karena Provinsi Kepri menjadi salah satu yang paling banyak menjadi pintu penempatan ilegal pekerja migran dan jalur perdagangan orang.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga meluncur ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Ditengarai pengiriman pekerja migran ilegal (non prosedural) ditengarai tidak hanya hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi.
"Saya datang hanya kunjungan biasa karena masih didampingi aparat dan pejabat. Kali lain saya akan datang untuk sidak," ujarnya.
Tren TPPO Meningkat
Menurut Mahfud, permasalahan TPPO setiap tahun menunjukan tren peningkatan. Berdasarkan data-data Word Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia.
Secara rinci temuan kasus Satgas TPPO dari 2.605 kasus tersebut, 50,97 persen korban di antaranya melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan.
"Dari jumlah data Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Word Bank yang tersebar di seluruh dunia ada 9 juta. Yang tidak tercatat resmi hampir setengahnya. Kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah pekerja migran," katanya.
Advertisement
