Liputan6.com, Jakarta - Pada pilar transformasi layanan primer, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus berupaya memperkuat akses layanan primer dan laboratorium. Penguatan ini dibutuhkan lantaran masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan primer dan laboratorium.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penguatan akses layanan primer dan laboratorium agar menjadi lebih dekat dapat diakses masyarakat. Terlebih lagi, bagi masyarakat yang tinggal di daerah.
Advertisement
“Kita juga menyadari bahwa masyarakat masih sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sifatnya primer dan juga layanan laboratorium,” katanya saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, ditulis Minggu (9/4/2023).
“Itu sebabnya, kami perkuat juga untuk pelayanan kesehatan primer dan laboratorium menjadi jauh lebih dekat ke masyarakat.”
Pendekatan Cek Kesehatan Berbasis Masyarakat
Ke depannya, Budi Gunadi menekankan, khusus peningkatan layanan primer akan ada perubahan dalam pendekatan pemeriksaan kesehatan berbasis masyarakat.
“Kita juga masih melihat bahwa pendekatan ke masyarakat masih dilakukan terkotak-kotak berdasarkan jenis penyakit. Jadi masyarakat didatangi petugas kesehatan untuk cek malarianya, besoknya dicek tuberkulosis (TB), besok cek jantung ya padahal orangnya sama,” terangnya.
“Sehingga dengan demikian, kami juga mengusulkan bahwa pendekatannya harus lebih berbasis subjeknya sendiri, yaitu masyarakatnya sendiri. Nanti tenaga kesehatan yang mengikuti setiap kali mereka datang ke masyarakat (buat nge-cek kesehatan).”
Upaya penguatan layanan primer dan laboratorium sejalan dengan substansi dalam draft RUU Kesehatan. Bahwa harus ada penguatan pelayanan primer di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta membangun sistem laboratorium berjenjang.
Tambah Jumlah Laboratorium beserta Kelengkapan Sarana
Kemenkes menata ulang laboratorium kesehatan sebagai upaya transformasi kesehatan di Indonesia. Penataan ulang dilakukan mulai dari penambahan jumlah Laboratorium hingga kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas).
Saat ini, jumlah Laboratorium yang dapat melakukan diagnosis penyakit masih terbatas. Ke depan, seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksaan sampai pelayanan primer.
Dinas kesehatan (dinkes) provinsi, kabupaten/kota diminta meningkatkan kapasitas Labkesmas.
Bangun Fasilitas Deteksi Dini Kesehatan
Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril mengatakan, salah satu upaya preventif mewujudkan sistem ketahanan kesehatan, yakni dengan pembangunan fasilitas-fasilitas untuk deteksi dini kesehatan seperti Labkesmas dan laboratorium genom sekuensing.
“Perlu mereformasi Labkesmas untuk mengoptimalkan upaya preventif. Ditargetkan setiap Puskesmas bisa melakukan layanan laboratorium, misalkan 100 kali tes,” katanya melalui pernyataan resmi, Kamis (6/4/2023).
“Kemudian di atasnya, ada laboratorium kesehatan kabupaten/kota, di atasnya lagi laboratorium provinsi, lalu tingkat regional, dan nasional.”
Nantinya, Labkesmas fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Penataan ulang Labkesmas merupakan bagian dari pendekatan siklus kehidupan pada integrasi layanan primer di Puskesmas.
Advertisement
Kategori Laboratorium di Tingkat Puskesmas sampai Nasional
Dalam upaya penataan ulang laboratorium kesehatan masyarakat di Indonesia, Kemenkes menetapkan kategori lab dan menambah jumlah lab berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Lab di Puskesmas dengan kategori Lab non Biosafety Level (BSL) akan dipenuhi sebanyak 10.374, Labkesmas di kabupaten/kota dengan kategori BSL 2 sebanyak 231, Labkesmas di provinsi dengan kategori BSL 2 sebanyak 28, Labkesmas regional dengan kategori BSL 2 sebanyak 12, dan Labkesmas nasional dengan kategori BSL 3 sebanyak 2 Lab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah meminta Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mendukung pembangunan Labkesmas nasional di Indonesia dalam bentuk kerja sama kemitraan dan tenaga ahli.
Ia juga meminta USAID untuk mensponsori kerja sama rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di Amerika Serikat (Boston Children, MD Anderson, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Joslin Diabetes, UCLA).
Dukung Pendirian Pusat Emergensi ASEAN
Indonesia juga sudah meminta Korea untuk aktif mendukung pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) yang akan memainkan peran penting untuk surveilans dan kapasitas laboratorium dalam mendeteksi penyakit menular berpotensi wabah, serta institusi yang membangun ketahanan kesehatan di tingkat ASEAN.
“Transformasi memang tidak mudah, butuh kerja keras, cerdas, sinergi, kolaborasi, termasuk keteguhan hati dalam memulai dan menjalankannya,” tutur Syahril.
“Hilangkan ego sektoral, kita sama-sama berpikir luas, jangka panjang, untuk kepentingan masyarakat luas.”
