Liputan6.com, Kuala Lumpur - Malaysia mengatakan pada Sabtu (8/4) bahwa pihaknya berkomitmen kuat untuk melindungi hak kedaulatan dan kepentingannya di Laut China Selatan.
Komitmen itu mencuat setelah Beijing menyatakan keprihatinannya terkait proyek energi Malaysia yang dilakukan di wilayah sengketa, bagian laut yang diklaim sebagai teritori China.
Advertisement
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Selasa (4/4) bahwa China khawatir tentang aktivitas BUMN migas Malaysia, Petronas, di bagian Laut China Selatan yang menurut Malaysia adalah wilayahnya.
Anwar mengatakan dia terbuka untuk melakukan negosiasi dengan China terkait hal itu. Namun pernyataan tersebut menuai kritik dari pihak oposisi, yang mengatakan Anwar mempertaruhkan kedaulatan Malaysia.
Kementerian Luar Negeri menegaskan dalam pernyataan pada Sabtu (8/4), bahwa komentar Anwar tersebut menyiratkan keinginan Malaysia untuk menyelesaikan semua masalah terkait Laut China Selatan dengan cara damai dan tanpa mengorbankan posisi negaranya.
"Pemerintah Malaysia secara tegas dan tegas berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingan Malaysia di wilayah maritimnya di Laut China Selatan," kata kementerian itu, dikutip dari VOA Indonesia, Senin (10/4/2023).
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Letak laut tersebut sangat strategis karena dilalui kapal-kapal dagang bernilai sekitar $3 triliun setiap tahunnya. Namun sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Vietnam saling mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut.
Petronas mengoperasikan ladang migas di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir perusahaan itu beberapa kali bertemu dengan kapal-kapal China.
China menegaskan klaim teritorinya itu dengan merujuk pada "sembilan garis putus-putus" pada petanya, yang melingkar sejauh 1.500 km di selatan daratannya, memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
Mahkamah Arbitrase Internasional, bagaimanapun, telah memutuskan pada 2016 bahwa sembilan garis putus-putus yang diklaim China tidak memiliki dasar hukum.
AS Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan, Tiongkok Meradang
Amerika Serikat mengirim kapal perang ke perairan dan gugus kepulauan yang disengketakan di Laut China Selatan. Langkah itu disambut 'amarah' oleh Tiongkok.
Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan akan terus memantau aktifitas kapal Angkatan Laut AS USS Milius (destroyer-class) selama dua hari berturut-turut.
AS mengatakan bahwa USS Milius tengah "menegaskan hak navigasi di perairan internasional". Namun, lokasi pelayaran dekat dengan Kepulauan Paracel, gugus pulau yang disengketakan namun diklaim kepemilikannya secara sepihak oleh China.
Di samping China, Paracel juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.
"Kami dengan tegas menuntut AS untuk segera menghentikannya tindakan provokatif, jika tidak maka akan menanggung yang serius konsekuensi dari insiden yang tidak terduga," kata Tan Kefei juru bicara Kemhan China pada Jumat 24 Maret 2023, dikutip dari TRT World (25/3).
Angkatan Laut AS mengatakan kapal bersenjatakan rudal kendali itu tengah menegaskan hak navigasi dan kebebasannya di perairan internasional.
"Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan," bunyi pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut AS.
"Pasukan AS beroperasi di Laut China Selatan setiap hari," lanjut pernyataan itu.
"Kami menentang segala bentuk klaim maritim yang berlebihan di seluruh dunia terlepas dari identitas penggugat."
Advertisement
