Liputan6.com, Jayapura - Kabupaten Jayapura kini punya perpustakaan keren. Tabuhan tifa menjadi tanda dibukanya secara resmi perpustakaan umum daerah Kabupaten Jayapura, Selasa (11/4/2023). Pembangunan gedung bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022 senilai Rp10 miliar. Hadirnya gedung perpustakaan baru diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan SDM lewat program-program literasi di Kabupaten Jayapura.
Advertisement
Bangunan perpustakaan tiga lantai berdesain buku merah putih itu berdiri di atas lahan seluas 420 meter persegi. Lokasinya berada di tengah hamparan hijau pepohonan. Sedikitnya 6.000 eksemplar bahan bacaan mendiami koleksi perpustakaan baru tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Salomina Hikayobi mengatakan, dirinya berhharap keberadaan gedung perpustakaan itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan secara lengkap dan luas kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda Kabupaten Jayapura.
"Bukan hanya tempat untuk membaca tetapi menjadi tempat diskusi, menggali informasi, membicarakan dan membahasnya dalam kelompok-kelompok kecil sehingga bisa menginspirasi yang lain," kata Hana.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan hibah tidak kurang 14 juta koleksi buku digital yang bisa diakses melalui aplikasi milik Perpustakaan Nasional, seperti Indonesia One Search (IOS), iPusnas, dan Bintang Pusnas.
"Semuanya gratis dan bisa dinikmati masyarakat untuk mendukug program merdeka belajar melalui akses digital pada semua jenjang pendidikan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi," kata Syarif Bando.
Kehadiran perpustakaan, tambah Syarif, harus benar-benar dimaksimalkan mengingat perpustakaan adalah universitas sejati saat ini, tempat menimba ilmu gratis, dan tidak memerlukan beasiswa atau apapun, pungkasnya.
Indonesia Kekurangan Pustakawan
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebutkan Indonesia masih kekurangan pustakawan sebanyak 439.680 orang di semua jenis perpustakaan.
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," ujar Syarif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Perpusnas, kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan pada tahun 2022 untuk 31 instansi dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.
"Pelaksanaan inpassing pada periode 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia," kata dia.
Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai.
"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi maka kepercayaan masyarakat meningkat, karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta pustakawan kompeten dan profesional," kata dia.
Menanggapi kekurangan pustakawan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang, yang mengatakan bahwa sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.
"Sehingga kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek dan diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," kata dia.
Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak.
"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran sehingga mereka memperoleh penghasilan yang layak," kata dia.
Advertisement
