Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Mahfud dan Sri Mulyani hadir sebagai Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Keduanya duduk bersebelahan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Dalam rapat ini hadir pula Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rapat membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Terpantau, rapat dimulai sekitar 14.10 WIB Mahfud dan Sri Mulyani, serta Ivan sudah hadir di lokasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
"Penjelasan ketua anggota komite TPPU, penjelasan kepala PPATK atas rapat sebelumnya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang memimpin rapat ketika membuka rapat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Politikus NasDem itu menyebut, DPR meminta data yang dimiliki oleh Mahfud Md. Sampai hari ini pimpinan dan anggota belum mendapatkan informasi langsung darinya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Maka itu Mahfud Md langsung diminta untuk memberikan penjelasan. "Kami meminta data kepada Pak menko belum dikasih pak," kata politikus NasDem ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sementara itu, Mahfud sebelum memasuki ruang rapat Komisi III mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi rapat dengan anggota dewan. "Biasa saja," katanya singkat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sebelumnya, Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
