Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menentang keras larangan mudik lebaran Idul fitri 1444 Hijriah dengan menggunakan sepeda motor yang diusulkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat kepada pemerintah. Menurutnya usulan tersebut tidak solutif.
Ia menampik jika transportasi sepeda motor dikategorikan sebagai paling berisiko dan rentan kecelakaan. Hal itu menurutnya tidak berdasar dan menyesatkan.
Advertisement
Anggota DPR-RI peride 2014-2019 ini bahkan menyebut Pemerintah tidak prorakyat kecil jika usulan pelarangan mudik menggunakan sepeda motor dipaksakan untuk diberlakukan.
"Saat ini transportasi publik darat baik bis dan transportasi publik lanjutan maupun Kereta Api dinilai oleh masyarakat konsumen transportasi publik tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat (tempat duduk) sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya," kata Bambang Haryo, Selasa (11/4/2023).
Tarif transportasi publik di Indonesia yang mahal, lanjut pemilik sapaan BHS, disebabkan harga bahan bakar minyak yang tinggi, harga dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia.
"Termasuk juga, iklim usaha yang kurang kondusif, begitu banyaknya ekonomi biaya tinggi, pungutan pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonsia yang rusak sesuai data BPS di 31,9% jalan raya yang rusak bahkan rusak berat di 15,9% (offroad) misalnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang mengakibatkan komponen sparepart transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik," imbuh BHS.
Bahkan, menurut alumnus teknik perkapalan ITS Surabaya ini, penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa terhindar dari calo dan bahkan banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain lain.
"Ditambah lagi, jalur jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ketempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegasnya.
Prosentase Jumlah Kecelakaan
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra memaparkan, sepeda motor sebagai transportasi yang rawan kecelakaan adalah tidak berdasar. Bahkan jumlah itu, kata BHS, adalah relatif sangat kecil prosentasenya bila diasumsikan 70% jumlah kecelakaan tersebut adalah sepeda motor.
"Jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sesuai data Polri tahun 2022 sebesar 125,3 juta sepeda motor dan bila dalam satu hari mereka berjalan 5 trip perjalanan berarti ada 625 juta trip tiap hari atau 225 milyar trip setiap tahun, sedangkan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia dalam satu tahun di 2022 sebanyak 6.700 kasus kecelakaan dan 452 tewas (meninggal)," kata Bambang Haryo.
Dari angka itu, lanjutnya, sepeda motor menyumbangkan kecelakaan 4.200 kecelakaan dan 316 tewas (meninggal) adalah jumlah yang relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah trip pertahunnya sehingga bisa dikatakan bahwa transportasi sepeda motor adalah transportasi yang paling aman di Indonesia bahkan di dunia karena rasio kecelakaan dibanding trip hanya 4.200 dibagi 225 miliar dikali 100% adalah 0,0000000186 atau 186 per 10juta persen.
"Bila kita bandingkan dengan kecelakaan angkutan udara yang dinilai oleh dunia sebagai transportasi publik yang teraman di dunia, rasio kecelakaan menurut data psbr.law adalah 6,84 jam dari 100 ribu jam berarti rasio-nya adalah sebesar 0,0684 persen atau 684 per sepuluh ribu persen berarti dapat dikatakan angkutan sepeda motor di Indonesia jauh lebih aman dan selamat daripada transportasi publik udara yang dikatakan teraman di dunia," imbuh BHS.
Sehingga dapat dikatakan, pernyataan MTI Pusat tidak berdasar dan diduga bisa mengakibatkan kerugian masyarakat bila kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah. Dan diharapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat mengkaji secara mendalam usulan MTI Pusat yang cenderung tidak berdasar dan asal-asalan agar tidak dimasukkan dalam satu kebijakan pemerintah.
Advertisement
