Liputan6.com, Jakarta Praxis sebagai agensi yang bergerak di bidang hubungan masyarakat di Indonesia berupaya untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) tanggal 13-18 Maret 2023 Praxis mengadakan survei independen untuk memotret persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas pemimpin eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media masyarakat. Survei yang dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia menghasilkan beberapa penemuan sebagai berikut:
65,61 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Pembangunan Ekonomi dari Pemerintah Eksekutif Pusat. Untuk Pemerintah Eksekutif Daerah, 65,06 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Infrastruktur dan Layanan Publik
Advertisement
Gen Z merasa penegakkan hukum eksekutif pusat masih belum memuaskan (90.80%), sementara Gen Y (67.15%) dan Gen X (49.30%) merasa bahwa pembangunan ekonomi yang paling belum memuaskan
47,01 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Pembangunan Ekonomi dari Legislatif Pusat. Untuk Legislatif Daerah, 60,62 persen masyarakat belum puas dengan Layanan Penanganan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan
Kejujuran dan integritas merupakan kualitas yang dianggap masyarakat paling penting untuk dimiliki oleh tokoh pemerintah eksekutif (62,62%) dan legislatif (76,40%)
Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan eksekutif menurut laki-laki adalah visi misi (42,36%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (44,68%).
Kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh pemerintahan legislatif menurut laki-laki adalah visi misi (28,11%), sementara menurut perempuan adalah etos kerja dan dedikasi (33,88%), dan empati (33,22%). Hanya 36,12 persen masyarakat yang mengonsumsi konten politik secara reguler
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, “Latar belakang kami mengadakan survei ini adalah untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya percaya penemuan menarik dari survei ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi tokoh pemerintah Indonesia, sehingga pada akhirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dapat tercipta.”
Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana menambahkan, “Saya atas nama Public Affairs Forum Indonesia sangat mengapresiasi data-data yang disurvei oleh Praxis. Bagi kami, sebagai praktisi public affairs, tentunya sebuah langkah maju untuk melihat apa yang bisa kita antisipasi ke dalam landscape politik ke depan, apalagi dalam organisasi dan bisnis ke depan bagi para praktisi public affairs. Saya harap data ini tidak hanya digunakan untuk public affairs, tapi juga untuk kontestasi politik di tahun mendatang.”
Hasil survei juga menunjukan bahwa layanan pemerintah eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun daerah yang belum memuaskan di atas justru merupakan layanan-layanan yang menurut masyarakat paling penting. Masyarakat menilai pelayanan publik pemerintah eksekutif dan legislatif pusat yang paling penting adalah pembangunan ekonomi dengan presentasi masing-masing 57,53 persen dan 47,01 persen. Sementara itu, 42,18 persen masyarakat juga menganggap layanan infrastruktur dan layanan publik dari pemerintah eksekutif daerah penting. Terakhir tapi tidak kalah penting, 37,75 persen masyarakat melihat bahwa layanan penanganan korupsi dari legislatif daerah penting.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, “Survei Praxis ini sebenarnya menggarisbawahi survei kami tahun lalu. Tahun 2022 di mana dari 400an sekian kabupaten yang kita ukur, kinerja daya saing terutama di bidang ekonomi tangguh itu berada di level sedang. Maka dari itu, kita harapkan para pengambil kebijakan, terutama di level daerah untuk tetap memperhatikan isu kebijakan terutama di tahun 2023 dan tahun pemilu 2024.”
Hasil survei ini memperjelas bahwa masih ada beberapa layanan publik yang masih perlu diperbaiki pemerintah. Pemerintah, media, dan masyarakat harus menjalankan peran masing-masing dengan baik agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat. Hasil survei dan diskusi dari Praxis ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, khususnya dalam memasuki tahun politik 2024.
