Kemnaker Turun Tangan Selidiki Kasus Perdagangan Orang di Batam yang Diungkap Mahfud Md

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyelidiki dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Batam, Kepulauan Riau, menyusul laporan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md.

"Kita sedang memeriksa apa yang disampaikan Pak Mahfud. Kita sedang memeriksa, kita proses juga," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor di dilansir dari Antara, Rabu (12/4/2023).

Afriansyah mengatakan bahwa jalur Batam merupakan jalur 'gemuk' penyeludupan pekerja migran Indonesia nonprosedural. Ia juga tidak menampik bahwa ditemukan agen-agen ataupun sindikat yang bermain dalam kasus penyeludupan itu.

Afriansyah sepakat dengan apa yang disampaikan Mahfud Md untuk menindak tegas siapa saja yang bermain dalam penyeludupan PMI nonprosedural. Kemnaker kini telah bersinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk mengungkap dugaan TPPO itu.

"Ya, di sana memang betul-betul ada, tapi di situ kita juga harus memprosesnya bagaimana jalan tengah untuk ke depan yang lebih baik," ucap dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md merinci kasus TPPO pada 2018 sebanyak 184 kasus, 2019 sebanyak 191 kasus, 2020 sebanyak 383 kasus, 2021 sebanyak 624 kasus, dan 2022 sebanyak 528 kasus.

Dari seluruh kasus yang ada, 85 persen TPPO ini terjadi di daerah perbatasan. Mahfud menyebut daerah perbatasan sangat rentan menjadi tempat penyelundupan PMI nonprosedural.

Data tersebut diambil dari Bareskrim Polri pada 2022. Aktifitas ini banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

"Bahwa jalan-jalan tikus itu ya ada juga. Tetapi sejak saya berdiskusi kemarin justru melalui jalur formal yang banyak dan itu tidak ada yang memberi lampu kuning," ucapnya.