Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengecam siswa yang ikut terlibat dalam aksi tawuran. Terlebih, kata dia apabila siswa bersangkutan berstatus penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Diketahui, KJP Plus diperuntukkan bagi peserta didik di DKI Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Melalui KJP Plus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun bagi peserta didik.
Advertisement
"Namanya aja Kartu Jakarta Pintar, ya orang suruh pintar, kalau suruh tawuran ya dicabut," kata Heru ditemui usai memberikan pengarahan kepada para Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Auditorium Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
Oleh sebab itu, dalam arahannya Heru menginstruksikan Pejabat Dinas Pendidikan untuk menjaga kualitas pendidikan di Jakarta, salah satunya menghindari tawuran.
"Termasuk soal tawuran. Tadi saya minta ambil contoh-contoh anak sekolah diajak berdiskusi termasuk orang tuanya diajak diskusi, itu nanti saya minta tugas dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan," jelas Heru.
Heru menyampaikan tawuran tak ada manfaatnya bagi siswa. Dia mendorong siswa untuk fokus mengikuti pelajaran di sekolah ketimbang terlibat aksi tawuran.
"Saya rasa kalau anak-anak didik kita mengikuti pelajaran dengan benar, tidak ada waktu (tawuran). Waktunya untuk belajar," ucapnya.
Akan Berkolaborasi dengan Pihak Kepolisian
Lebih lanjut, Heru menuturkan Pemprov DKI harus berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi aksi tawuran.
Heru mengaku, telah bertemu pihak terkait untuk mengawasi aksi kriminalitas termasuk tawuran di Jakarta.
"Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Kapolda membahas ini juga. Jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kasatpol PP itu akan keliling bersama, untuk mengurangi tawuran-tawuran yang ada, dan kriminalitas lainnya," kata dia.
Advertisement
