Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN tengah mencari jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan atas KRL Commuter. Mengingat audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah dilakukan merekomendasikan tak mengambil opsi impor KRL.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berujar pihaknya berupaya untuk mencari jalan tengah jika impor tidak direstui.
Advertisement
"Kami bukan mendorong impor, tapi mendorong bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan kereta, pokoknya bagaimana caranya terpenuhi, mau (produksi) dalam negeri atau luar (impor), pokoknya segala cara dapat terpenuhi," ujar dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (13/4/2023).
Meski begitu, Arya menerangkan kalau ada 2 opsi untuk memenuhi kebutuhan KRL saat ini. Pertama, yang tercepat adalah opsi impor, kedua, dipenuhi lewat produk dalam negeri.
Produksi dalam negeri bisa saja dipenuhi dari INKA, atau dalam jangka menengah, bisa dipenuhi dengan merestorasi fasilitas dari KRL yang lama alias retrofit.
Tantangan
Kendati begitu, ada tantangan yang dihadapi. Arya menyebut, tantangannya adalah kebutuhan yang dinilai mendesak.
"Kalau tidak bisa produksi, cari solusi lain, nanti kita koordinasi sama Kemenhub, Kemenperin, Kemenko Marves, Kemendag, pokoknya cari solusi. DPR juga sudah tahu kondisinya, nanti dicari solusi supaya anker (anak kereta) bisa nyaman," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan opsi retrofit KRL ketimbang melakukan impor. Mengingat perlunya memprioritaskan penggunaan produk dan ekosistem di dalam negeri. Arya sendiri masih akan membahas hal ini lebih lanjut, utamanya pada poin kebutuhan
"Solusinya tunggu saja bagaimana keputusan semua, ramai-ramai. Semester I 2022 penumpang masih setengah dari 2019, di situ belum ada yang berani pesan gerbong. Pokoknya kita cari solusi sama-sama," pungkasnya.
Bocoran Bos KAI
Pemerintah saat ini masih belum memutuskan soal impor KRL bekas dari Jepang, mengingat adanya kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menggantikan sejumlah trainset yang pensiun. Kabarnya, kepastian ini akan diputuskan dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memberikan sinyal kalau kepastian impor kereta bekas dari Jepang akan diputuskan dalam waktu dekat. Kendati, dia belum berbicara banyak mengenai rencana tersebut.
"Kan kemarin pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) udah ngomong, tunggu habis lebaran," ujarnya saat ditemui di Depok, Kamis (13/4/2023).
Advertisement
Sinyal Wamen BUMN
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut akan membahas kembali mengenai kepastian impor KRL bekas dari Jepang.
"Untuk 2023 kemungkinan besar kita akan berdiskusi dengan BPKP dan Kementerian perindustrian dan persagangan, untuk ada impor darurat pak mungkin sekitar 10-12 trainset, kita sedang kaji dan ktia akan bicarakan dengan BPKP dalam waktu dekat," ujarnya.
Menurutnya, langkah ini jadi solusi jangka pendek yang bisa diambil. Sementara, untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang, tetap akan kembali mementingkan produksi dalam negeri.
"Jadi rasanya ktia akan lihat short term solution tapi medium term dan long terms solutionnya juga ktia dusun secara baik. Mungkin annti rencana produksi atau retrofit nanti tetap kita benahi di 2024 dan 2025," ungkapnya.
Bertemu BPKP
Lebih lanjut, pria yang karib disapa Tiko ini mengungkapkan akan bertemu dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya untuk menentukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Selain itu, dia juga akan turut membahas dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Harusnya dalam minggu-minggu ini (diputuskan). Saya akan ketemu BPKP untuk diskusi dan nanti kita akan bahas dengan Kemenko Marves juga," kata dia.
Advertisement
