Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2023 yang berada di masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog tetap perlu ditingkatkan.
Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, jika melihat data KSA Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras, maka cadangan beras yang ada di masyarakat cukup.
Advertisement
Namun, Ketut menyebut stok CBP perlu ditingkatkan. Meskipun stok beras pemerintah per 11 April 2023 sekitar 292 ribu ton plus stok ID Food sekitar 200 ribu ton (total 492 ribu ton) dianggap masih mencukupi kebutuhan nasional hingga Mei mendatang.
Pasalnya, ia menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Bulog menggelontorkan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan.
Sedangkan kebutuhan beras pemerintah per bulan sebanyak 213 ribu ton untuk bansos, dan 100 ribu ton untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Jadi selama tiga bulan, April, Mei, Juni kebutuhan beras untuk melaksanakan program pemerintah sebanyak 900 ribu ton lebih," ujar Ketut dalam rilis Forum Wartawan Kementan, Jumat (14/4/2023).
Serap Gabah Petani
Untuk menjaga ketersediaan stok CBP, Bapanas telah memerintahkan Perum Bulog menyerap gabah hasil panen raya petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg.
"Saya tegaskan, Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga HPP, tidak boleh di bawah HPP. Jika di lapangan ternyata harga gabah petani di atas HPP, justru menjadi keuntungan bagi petani dan Bulog sesuai kebijakan tidak boleh membeli di atas HPP," ungkapnya.
Namun demikian, guna menutupi CBP, Ketut mengakui pemerintah tidak bisa menunggu pengadaan dari dalam negeri. Sebab di beberapa wilayah, panen sudah mencapai 50-70 persen, tapi harga gabah masih di atas HPP.
"Pemerintah terpaksa mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri," kata Ketut.
Pada 2023, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Namun sebanyak 500 ribu ton akan didatangkan sebelum Lebaran.
"Tatkala sudah terpenuhi di dalam negeri, sisa impor tidak dilakukan karena target yang dibebankan kepada Bulog 2,4 juta ton di tahun 2023. Minimal dan ending stoknya harus ada 1 juta ton," tuturnya.
KSP: Masyarakat Harapkan Harga Sembako Terjangkau, Terutama Beras
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan masyarakat mengharapkan harga sembako bisa tetap terjangkau, terutama komoditi beras. Terlebih, harga beras di beberapa daerah dilaporkan ada kenaikan.
"Kami mengimbau agar masyarakat penerima bantuan benar-benar menggunakan beras untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak untuk dijual lagi," kata Abraham dikutip dari siaran pers, Jumat (14/4/2023).
Adapun saat ini pemerintah telah menyalurkan program bantuan pangan berupa cadangan beras 10 kilogram. Abraham menyebut program ini mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu rumah tangga.
"Kantor Staf Presiden sudah mendapat berbagai laporan ibu-ibu yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan beras ini dan layak untuk diapresiasi," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras sebanyak 10 kilogram kepada 21,3 juta keluarga jelang lebaran, demi untuk meringankan beban masyarakat. Bahkan, Jokowi pun berencana melanjutkan program bantuan beras tersebut.
Sebagai informasi, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras ke 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak akhir maret 2023. Adapun jumlah beras yang diterima per masing-masing KPM sebanyak 10 kilogram selama 3 bulan.
Pemerintah memastikan, program bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan beras di sejumlah daerah. Sebab, panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Indonesia. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Advertisement
Penyaluran Beras Dilakukan Selama 3 Bulan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras setiap bulannya.
"Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga," ungkap Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari siaran pers, Senin 10 April 2023.
Jokowi berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
"Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras," ucap Jokowi.
Dia pun memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.
"Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya," tutur dia.
