Liputan6.com, Jakarta - Sampah masih menjadi persoalan pelik yang belum terselesaikan di Indonesia. Khususnya di momen mobilitas pergerakan manusia sedang tinggi seperti mudik lebaran, yang saat itu pula problem sampah ikut terbawa lantaran belum ada sanksi hukum tegas terkait aturan membuang sampah sembarangan.
"Menurut kami masalah sampah di Indonesia masih cukup kompleks dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri," Founder dan CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano saat ditemui saat Jurnalis Class di Jakarta, 7 April 2023.
Advertisement
Ia pun ingin mengatasinya dengan mengajak semua pihak melihat bagaimana akar masalah sampah ini terjadi. "Kita perlu fokus ke akar masalahnya karena sudah bertahun-tahun masalah sampah ini tidak selesai," sambungnya.
Ia menuturkan terdapat tiga hal fundamental mengapa masalah sampah masih terjadi yang merupakan hasil kajian dan nyata terjadi di lapangan. Salah satunya yang pertama karena tidak adanya penegakan hukum di lapangan.
"Bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan sampah kalau kita tidak menegakkan hukumnya, orang buang sampah sembarangan di sungai tidak ada konsekuensinya, orang buang sampah sembarangan di jalan tidak ada konsekuensinya," pungkasnya.
Menurutnya perihal pilah sampah sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang menyebutkan setiap orang wajib pilah sampah. Tetapi lantaran tak ada penegakan hukum maka semua jadi sia-sia.
"Sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan menjalankan semua tips-tips mengolah sampah kalau ada penegakan hukumnya, jadi ini bukan pilihan tapi sebuah kewajiban, itu yang menurutku hilang," jelasnya lagi.
Seluruh Pihak Perlu Bermitra untuk Kelola Sampah
Lebih jauh ia mengatakan, hal kedua adalah kejelasan dalam clarity partnership atau semua pihak dalam bermitra. Bagaimana peran semua pihak termasuk swasta bisa berperan dalam sektor sampah menjadi penting agar jelas dan tidak ada tumpang tindih yang akhirnya membuat masalah sampah tidak selesai.
Lalu ketiga, hal paling krusial dalam permasalahan sampah adalah segi pembiayaan. Artinya bagaimana setiap orang bisa memberi sumbangsih pengelolaan sampah yang tepat dan berkeadilan.
"Ngurus sampah itu masih butuh biaya, di Indonesia retribusi persampahan terlalu murah sehingga tidak ada dana yang cukup untuk mengatasi masalah sampah," cetus Mohamad Bijaksana
Dana APBD yang berasal dari pajak rakyat dan di dalam pajak rakyat tidak mempertimbangkan dan menghitung untuk urusan persampahan. Ia menyambung, "Jadi truk kita udah tua-tua, tidak ada perawatan, TPA nya begitu-begitu aja karena memang dananya kuranag. Kita tidak bisa mengandalkan dana APBD yang dana tersebut sudah ada alokasi-alokasi prioritasnya."
Advertisement
Pengelolaan Sampah Jadi Pelayanan Publik
Maka dari itu menurutnya pengelolaan sampah harus dijadikan sebagai pelayanan publik, sehingga publik dilayani pengelolaan sampahnya dan perlu ada biaya. "Sama aja kalau misalkan butuh listrik ya kita bayar listrik, saat butuh air kita bayar air," kata dia.
Ia menjelaskan, listrik dan air menjadi kebutuhan mendasar orang karena kebutuhan. Namun membuang sampah sebenarnya merupakan kebutuhan, tapi belum ada pengaturan jelas agar membuang sampah jadi tidak membebani pihak lain karena dibuang secara sembarangan ke sungai atau tempat tak seharusnya.
"Sampah di TPS menjadi beban, ini membebani pihak tertentu salah satunya pemerintah ," tandasnya.
Solusinya menurut dia, tetap harus tegakkan hukum, membuat panduan penjelasan antar pihak atau kemitraan, lalu membuat standart biaya. Retribusi perlu dibenahi, jika ada masyarakat yang tidak mampu bayar wajar bisa disubsidi pemerintah.
"Tapi yang mampu bayar dong masa nggak bayar. Jadi intinya tiga hal fundmaental ini yang akan terus kita dorong dan suarakan. Akan banyak lagi nanti hal turunannya yang teknis," tutupnya.
Permasalahan Sampah di Destinasi Wisata Saat Mudik Lebaran
Mudik yang identik dengan libur lebaran juga menjadi permasalahan lain munculnya timbunan sampah baru. Secara terpisah, Siti Muyasaroh, Direktur Eksekutif Emvitrust Indonesia sebuah lembaga swadaya pengelolaan sampah di Banyuwangi, Jawa Timur yang merupakan tempat wisata mengatakan momen lebaran tumpukan sampah biasanya akan lebih banyak jumlahnya.
"Bertambah pada h+3 dan h+10 malah, pergerakan masyarakat sedang tingginya setelah mudik mereka biasanya mencari tempat wisata," ungkap Siti Muyasaroh saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu, 15 April 2023.
Menurutnya tumpukan sampah hampir merata di tiap destinasi di Banyuwangi, tidak hanya yang populer. Bahkan di momen lebaran destinasi wisata rintisan biasanya yang belum begitu dikenal luas di Banyuwangi juga mengalami hal serupa.
Tumpukan sampah ini berasal dari rombongan wisatawan biasanya membawa bekal kalau itu keluarga, ada pula bus wisata. "Jumlahnya naik 3 sampai 5 lipat, data tahun 2021 hingga 2022 jumlah sampah harian di destinasi wisata di Banyuwangi pd peak season 600-1.000 kg/hari" sambungnya.
Untuk mengantisipasinya, kata Siti, biasanya pihaknya melakukan pendampingan pada destinasi. Setiap Pokdarwis juga memiliki program sendiri misalnya menyiapkan tong sampah yang lebih banyak dan durasi pengangkutan sampah lebih sering karena sampah yang ada di momen lebaran akan jauh lebih menggunung.
Lebih lanjut, nilai ekonomi sampah yang didapat dari momen lebaran memang lebih banyak. Namun hal itu kata Siti sebanding juga dengan biaya operasional dari bersih-bersih sampah di lokasi wisata yang membutuhkan lebih banyak tong sampah serta pengangkutan lebih sering.
Advertisement
