Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Rencananya, Megawati dan Prabowo akan bertemu saat momen halalbihalal Idul Fitri 2023.
Pertemuan kedua tokoh politik nasional itu sebetulnya sudah biasa, bahkan bisa dibilang sering. Tapi pertemuan kali ini berbeda. Kondisi politik yang semakin hangat, memunculkan banyak spekulasi. Terlebih, saat ini peta politik sudah mulai berpola. Memunculkan blok koalisi. Sudah ada tiga blok yang terbentuk jelang pemilu 2024.
Advertisement
Sebut saja Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di blok lain ada Koalisi Perubahan, yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun, dari blok yang sudah ada itu, saat ini muncul rencana membangun koalisi yang lebih besar lagi. Koalisi yang di dalamnya terdiri dari anggota KIB dan KKIR.
Nah, pertemuan Megawati dengan Prabowo kali inilah yang menjadikan berbeda, menjadi menarik. Memunculkan banyak spekulasi. Apakah kedua elite politik itu akan membahas koalisi besar, atau malah membuat rencana koalisi khusus antara PDIP dan Gerindra.
"Saya membaca soal rencana pertemuan keduanya lebih kepada agenda yang mereka buat. Apakah PDIP akan berkoalisi dengan koalisi besar, atau ini akan menjadi narasi baru dalam Perjanjian Batu Tulis antara Mega dan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, kepada Liputan6.com, Senin, 17 April 2023.
Diketahui, PDIP dan Partai Gerindra pernah berkoalisi pada pilpres 2009 dengan menduetkan Megawati dengan Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres. Keduanya sepakat, hubungan ini akan berlanjut hingga pilpres 2014. Maka dibuatlah Perjanjian Batu Tulis.
Di dalam perjanjian itu salah satunya tertuang kesepakatan bahwa Megawati yang menjadi capres 2009 akan mendukung Prabowo sebagai presiden pada pilpres 2014 mendatang.
Namun, perjanjian itu batal. PDIP justru mencalonkan kadernya yang sedang naik daun, Joko Widodo, sebagai calon presiden. Hal itu yang membuat kubu Gerindra merasa 'dikhianati' oleh Megawati dan PDIP.
Baca PDIP Usung Jokowi, Prabowo: Anda Kecewa Nggak Kalau Jadi Saya?
Arifki menambahkan, jika melihat konteks romantisme, apakah pertemuan keduanya untuk menjalin kembali koalisi Mega-Prabowo seperti pada pemilu 2009. Atau sinyal deal-deal Prabowo dan Mega dalam Perjanjian Batu Tulis bisa tercapai pada pemilu 2024.
"Saya melihat ada skema lain yang akan menjadi hal menarik ketika terjadi deal Mega dan Prabowo. Bisa jadi kemungkinan capres dari PDIP dan cawapresnya Gerindra," kata Arifki.
Jika narasi yang dimainkan seperti itu, menurut Arifki, bisa saja duet Mega-Prabowo kembali terulang. Namun jika itu terjadi, Arifki menilai, yang kurang diuntungkan adalah Gerindra, karena pemilu 2024 bisa jadi kesempatan terakhir Prabowo untuk berjuang sebagai capres. Sehingga, Prabowo akan berjuang habis-habisan.
"Kita juga melihat apakah pertemuan keduanya memunculkan wacana koalisi antara nama-nama, Prabowo-Ganjar atau Prabowo-Puan?" kata Arifki.
"Dua kemungkinan ini bisa terjadi di 2024, apakah kesepakatan ini yang akan dibangun?" dia menambahkan.
Tapi yang jelas, kata Arifki, saat ini Prabowo sudah punya modal kuat dengan KIB dan KKIR. Begitu juga posisi PDIP. Meskipun partai banteng moncong putih itu belum menentukan berada di koalisi mana, namun posisinya masih sangat kuat. PDIP tidak bergantung pada partai lain dalam menentukan calon presiden.
"Yang jelas PDIP tak mungkin rugi dalam mengatur permainan capres-cawapres. Sebab PDIP ini juru kunci tanpa bergantung partai lain karena bisa mengusung sendiri kadernya," kata Arifki.
"Makanya saya melihat pertemuan dua tokoh nanti, Prabowo-Mega, akan menentukan konstelasi selanjutnya dalam narasi yang akan dimunculkan setelah bertemu," tambahnya.
Selain itu, menurutnya, saat ini PDIP dan Gerindra harus juga serius mengintip kubu Koalisi Perubahan yang dibangun NasDem, Demokrat dan PKS. Koalisi yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.
Meski elektabilitas Anies masih berada jauh di bawah Prabowo dan Ganjar, namun nasib PDIP dan Gerindra juga dapat dipengaruhi elektabilitas Anies.
"Ketika Anies tiba-tiba meningkat elektabilitasnya, maka saatnya Gerindra-PDIP memikirkan cara untuk begabung untuk menghadapi Anies di 2024. Makanya, nasib dari PDIP-Gerindra ini juga dapat dipengaruhi situasi elektabilitas Anies," kata Arifki.
Megawati-Prabowo Halalbihalal Lebaran
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan Mega dan Prabowo akan dikemas dalam acara halalbihalal lebaran. Kedua pemimpin partai itu akan membahas rencana pembentukan koalisi besar.
"Saya kira halalbihalal itu kan sebuah kesempatan untuk bersilaturahim secara lebih terbuka, baik dengan tokoh politik maupun para ketua umum partai," ujar Fadli Zon di Bogor, Minggu, 16 April 2023.
Fadli menjelaskan pertemuan ini merupakan sebuah proses komunikasi untuk membangun koalisi besar di pemilu 2024. Diketahui, Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Partai Golkar tengah berkomunikasi intens untuk membangun koalisi besar di pemilu 2024. Bahkan, PDIP dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pro pemerintah itu.
"Saya kira proses ini akan terus berlangsung bagi setiap parpol termasuk Gerindra. Kita akan berupaya mendapatkan dukungan seluas-luasnya," kata Fadli Zon.
Politikus Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh tokoh partai, termasuk PDIP. Sehingga pertemuan Prabowo dengan Megawati, menurutnya, sudah seperti biasa saja. Lazimnya hubungan dua saudara yang bertemu.
"Pak Prabowo dengan Ibu Megawati memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan keduanya sudah seperti kakak-beradik," kata Andre kepada Liputan6.com, Senin, 17 April 2023.
"Jadi sekali lagi, seperti yang disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali, bahkan Sekjen kami, Pak Muzani. Selain berkomunikasi dengan koalisi lima partai ini KIB dan KKIR, Pak Prabowo juga akan berkomunikasi dengan PDIP. Jadi mudah-mudahan akan ada pertemuan lanjutan dengan PDIP," tuturnya.
Terkait apakah pertemuan itu membahas soal capres, Andre menilai itu merupakan ranah para ketua umum partai KIB dan KKIR.
"Kalau memang lima ketua umum partai ini berkoalisi (KIB-KKIR), berarti yang menentukan capres dan cawapres adalah lima ketua umum pimpinan partai. Tapi kalau nanti PDIP bergabung, tentu ada enam ketua umum partai yang akan menentukan siapa yang akan kita usung," Andre menjelaskan.
Advertisement
Sikap Partai Anggota KIB-KKIR
Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rencana PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi besar. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mulyadi menilai pertemuan kedua pemimpin PDIP dan Gerindra nanti membawa angin segar bagi koalisi dalam menghadapi pemilu 2024.
"PAN akan senang gembira jika PDIP dapat bersama-sama dengan KIB dan KKIR. Hal itu akan menambah basis konstituen pemilih, sehingga paslon yang akan diusung berpotensi dapat memenangi pilpres 2024," ujar Viva Yoga kepada Liputan6.com, Senin (17/4/2023).
Soal PDIP yang ngotot untuk mengusung capres dari internal, menurut Viva, sikap itu merupakan hal yang wajar. Selain sebagai partai terbesar pada pemilu 2019 lalu, PDIP juga menjadi satu-satunya partai yang memenuhi syarat bisa mengusung sendiri capres-cawapres.
Namun, untuk menentukan sosok sebagai capres-cawapres dalam satu koalisi, harus melalui kesepakatan mitra lainnya lewat meja perundingan.
"Semua parpol bebas memperjuangkan cita-citanya di meja perundingan. Karena hal itu adalah logis dan wajar saja. Di meja perundingan dipastikan akan ditetapkan secara kolektif kolegial, musyawarah mufakat, tidak voting," tuturnya.
"Oleh karena itu perlu duduk satu meja dan berdiskusi. Saya meyakini jika sudah duduk berdiskusi akan banyak titik temu dan bersatunya kepentingan dalam rangka pemenangan paslon yang akan diusung," kata Viva.
Senada, Partai Golkar juga menyambut baik rencana PDIP bergabung dalam koalisi besar. Hanya saja Golkar mengingatkan PDIP untuk mengikuti aturan main yang ada di koalisi besar.
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 12 April 2023.
Ace mengatakan koalisi besar ada karena atas inisiasi partai-partai yang lebih dahulu gabung. Jangan sampai partai yang hadir belakangan justru ingin menguasai.
"Jangan sampai nanti, misalnya, koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Maka dari itu, kata Ace, Golkar menekankan pentingnya untuk membangun kesepahaman lebih dahulu. Bukan saling memberikan syarat seperti soal jatah calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama," ujar Ace.
Ace menegaskan Partai Golkar ingin soal konfigurasi capres dan cawapres koalisi besar berasal dari representasi KIB dan KKIR.
"Kita harapkan ya masing-masing tentu memiliki representasinya dalam konteks penempatan figur capres dan cawapresnya," ujar Ace.
Ace mengatakan masing-masing dari KIB dan KKIR punya tokoh calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi, ia tidak menjawab tegas apakah akan memasangkan Prabowo Subianto sebagai perwakilan KKIR dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai perwakilan KIB.
"Ini kan jelas KIB punya, KKIR juga punya, jadi bisa dilihat lah," ujar Ace. "Tunggu pada waktunya," sambung Ace.
PDIP Ngotot Capres Harus dari Internal
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP harus mengusung kader internal sebagai calon presiden ada pemilu 2024. Hasto mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan partai yang dikukuhkan dalam kongres PDIP.
Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan akan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden.
"Tentu saja kami mendorong kader internal partai dan ini sudah menjadi policy diputuskan di dalam kongres kelima dan dipertegas oleh Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu, 15 April 2024.
Sebelumnya, Partai Golkar menyindir PDIP yang seolah mensyaratkan calon presiden bila bergabung dengan koalisi besar partai pro pemerintah jelang pemilu 2024.
Hasto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Golkar tersebut. Dia mengatakan PDIP bakal menjadi pendengar yang baik.
"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik," kata Hasto.
Menurut dia, PDIP percaya diri mengenai koalisi pemilu 2024, partai-partai akan merapat setelah pengumuman calon presiden dari partai berlambang banteng tersebut.
"Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah Ibu Ketua Umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut," ujar Hasto.
Hasto menilai konsolidasi koalisi besar partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam KIB dan KKIR akan terjadi setelah PDIP mengumumkan calon presiden.
"Apa yang dilakukan ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang menjadi capres siapa yang menjadi cawapres, sehingga dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar sangat bagus itu positif," ujar Hasto.
"Tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," imbuhnya.
Advertisement
