Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Brigjen Endar Priantoro terhadap Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri ke Ombudsman RI.
Pelaporan berkaitan dengan pemberhentian Brigjen Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.
Advertisement
"Tentu KPK sangat menghormati upaya pelaporan dimaksud. Kami juga berharap masyarakat nantinya tidak cepat menyimpulkan sendiri terkait hasil tindak lanjut laporan dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (18/4/2023).
Ali mengatakan pihaknya menghargai tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara negara.
Meski demikian, Ali mengklaim pihaknya sudah mematuhi peraturan perundang-undangan sebelum memberhentikan Brigjen Endar.
"Penting kami sampaikan bahwa selesainya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK tentu telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar asas-asas hukum administrasi yang berlaku," kata dia.
Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Ombudsman Republik Indonesia. Tidak hanya Firli, kali ini Sekjen KPK, Cahya Harefa dan Kepala Biro SDM KPK, Zuraida Retno Pamungkas juga turut serta.
Dia menjelaskan, pelaporan dilakukan terkait dugaan malaadministrasi pemecatan dirinya dari jabatan direktur penyelidikan di KPK.
"Saya melaporkan ke Ombudsman terkait dengan surat pemberhentian dengan hormat yang ditandatangani KPK pada 31 Maret," kata Endar di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (17/4/2023).
Dia meyakini, ada malaadministrasi dilakukan oleh KPK terhadapnya. Endar menyebut, malaadministrasi tersebut terjadi dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama,” tegas jenderal polisi bintang satu ini.
Tunggu Keputusan Ombudsman
Kini Endar Priantoro mengaku menyerahkan seluruh kewenangan penilaian terhadap Ombudsman. Dia memastikan seluruh dokumen aduan sudah disampaikan.
"Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami," ungkap Endar.
Endar berharap, Ombudsman mampu menjalankan tugasnya sesuai Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyatakan terdapat malaadministrasi atas status kepegawaiannya di KPK.
"Seandainya ada malaadministrasi, kami harap ada pembatalan SK (Surat Keputusan) tentang pemberhentian dengan hormat tersebut," harap Endar menutup.
Diketahui sebelum bertandang ke Ombudsman Republik Indonesia, Endar juga melakukan hal senada kepada Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Tujuannya untuk menguji surat pemecatan dirinya sebagai direktur penyelidikan oleh pimpinan KPK yang dinilai telah melanggar prosedur dan kewenangan.
Advertisement
