Liputan6.com, Jakarta Seluruh pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kemarau panjang yang bakal menyebabkan kekeringan. Hal ini dikarenakan siklus El Nino bakal melanda Indonesia mulai Mei 2023.
El Nino yang merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal di Samudera Pasifik diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta semua pihak bersiap menghadapi kemarau panjang ini.
Advertisement
Menko Luhut mengatakan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino. Berdasarkan pengalaman di 2015, El Nino berpotensi menyebabkan dampak kekeringan yang luas, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan yang.
Dengan kekeringan ini akan membuat produksi pangan terdampak sehingga sangat berpotensi meningkatkan angka inflasi. Hal inilah yang diminta oleh Menko Luhut untuk diantisipasi.
“Saya meminta seluruh K/L terkait juga pemerintah daerah untuk mulai bersiap sejak dini, memperhitungkan segala langkah yang mesti ditempuh agar pengalaman buruk delapan tahun lalu tidak terulang kembali. Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino,” katanya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat (28/4/2023).
32 Provinsi Bakal Terdampak
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi mayoritas wilayah di Indonesia akan menghadapi musim kemarau atau kekeringan panjang mulai Maret 2023. Puncaknya, sebanyak 32 dari total 34 provinsi akan dilanda musim kering pada Agustus 2023 mendatang.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko menyampaikan, indikasi kekeringan itu dapat dilihat dari cuaca, dimana tingkat intensitas hujan yang berada di bawah 100 mm per bulan.
"Sudah kami ringkas, di bulan Maret ada 4 provinsi dimana intensitas hujannya di bawah 100 mm. Ini sudah masuk kekeringan," kata Jarot.
Jarot mengatakan, jumlah itu akan terus bertambah jadi 8 provinsi pada April, 19 provinsi di Mei, 21 provinsi di Juni, dan 29 provinsi pada Juli. "Agustus itu musim yang paling kering nanti," ungkapnya.
Menurut data yang didapat Liputan6.com dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, akan ada sebanyak 32 provinsi yang dilanda kekeringan pada Agustus 2023 mendatang. Tercatat hanya Riau dan Papua Barat saja yang punya intensitas hujan di atas 100 mm per bulan.
Berikut daftar 32 provinsi yang akan diterjang kekeringan pada Agustus 2023:
1. Sumatera
- Aceh
- Bangka Belitung
- Bengkulu
- Kepulauan Riau
- Jambi
- Sumatera Barat
- Sumatera Utara
- Lampung
- Sumatera Selatan
2. Jawa
- Banten,
- DKI Jakarta,
- Jawa Barat,
- Jawa Tengah,
- DI Yogyakarta,
- Jawa Timur
3. Kalimantan
- Kalimantan Barat,
- Kalimantan Tengah,
- Kalimantan Selatan,
- Kalimantan Timur dan Utara
4. Sulawesi
- Sulawesi Selatan,
- Sulawesi Tengah,
- Sulawesi Tenggara,
- Gotontalo,Sulawesi Utara
5. Bali dan Nusa Tenggara
- Bali,
- Nusa Tenggara Barat (NTB),
- Nusa Tenggara Timur (NTT)
6. Maluku dan Papua
- Maluku,
- Maluku Utara,
- Papua,
- Papua Selatan
La Nina Berganti ke El Nino
Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan bahwa fenomena La Nina yang telah terjadi selama tiga tahun berturut-turut dan membawa cuaca lebih basah akhirnya telah berakhir.
Sebagai gantinya, El Nino akan membawa suhu menjadi tinggi sehingga membuat cuaca menjadi lebih kering.
Berdasarkan data yang dihimpun, suhu laut juga telah mencapai rekor tertingginya setelah terakhir terjadi pada tahun 2016. Belum lagi gelombang panas yang mendorong rekor suhu tertinggi di Asia akhir-akhir ini.
“Dari pemodelan cuaca yang kami dapatkan El Nino diprediksi akan terjadi pada Agustus 2023 meski ketidakpastian tingkat keparahan El Nino masih sangat tinggi,” ungkapnya.
Advertisement
41 Persen Lahan Padi akan Kekeringan
Luhut pun menyebut dampak luas El Nino terhadap inflasi Indonesia karena besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrim di tahun tersebut.
Data World Food Programme bahkan menyebut bahwa 3 dari 5 rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan, dan 1 dari 5 rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan akibat kekeringan.
“Untuk itu, kami akan bersiap dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun,” kata Luhut.
