Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses menangani Mudik Lebaran 2023. Hal tersebut tergambar pada hasil survei Poltracking Indonesia pada rilisnya terkait persepsi publik atas Mudik Lebaran 2023.
Sebanyak 65.9 persen publik menilai puas terhadap kinerja Jokowi dalam penanganan mudik lebaran. Mayoritas pubiik mengapresiasi kinerja Jokowi dalam penanganan mudik yang telah menjadi rutinitas masyarakat tiap tahunnya.
Advertisement
“Ada 65.9 persen yang mengatakan puas terhadap penanganan Mudik Lebaran tahun ini,” kata Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam paparan rilisnya secara daring, Jumat (28/4/2023).
Selain itu, Poltracking juga mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Sebanyak 74.7 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin pada periode Februari (71.7%), Maret (71.8%), dan April (74.7%),” ujar Hanta.
Sebelumnya, survei Poltracking sebelumnya, pada Maret 2023 tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi 71.8 persen, lebih tinggi daripada satu bulan sebelumnya yakni Februari 71.7 persen.
Diketahui, Poltracking melakukan survei tiga kali berturut-turut yakni pada Februari, Maret dan 9 – 15 April 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan 1220 responden di tiap periode survei dengan margin of error +/- 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Jokowi Minta ASN, TNI-Polri, Pegawai Tunda Kepulangan Mudik
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, BUMN, hingga pegawai swasta menunda kepulangan mudik apabila tak ada keperluan mendesak.
Dalam hal ini, ASN maupun TNI-Polri dipersilahkan untuk memperpanjang cuti Lebaran Idul Fitri 2023, melakukan pekerjaan dari kampung halaman, atau meminta izin dari atasan.
"Dalam imbauannya (soal penundaan jadwal balik), Presiden menyebutkan: bahwa yang teknisnya dapat diatur oleh instansi/perusahaan masing-masing, seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).
"Jadi (ASN) bisa perpanjang cuti, WFH (work from home) dari kampung halaman, atau bisa izin atasan, dan sebagainya," sambungnya.
Kendati begitu, dia menekankan perpanjangan cuti maupun WFH harus tetap berkoordinasi dengan instansi maupun kantor terkait. Bey menyebut prosedur perpanjangan cuti Lebaran harus dilakukan sesuai aturan.
"Semua tetap harus berkoordinasi dengan atasa atau bagian SDM di kantornya. Prosedur izin, cuti, WFH, maupun WFA (work from anywhere) tetap harus dijalankan," jelasnya.
Bey mengatakan ASN sudah terbiasa bekerja secara online dan WFH. Namun, kata dia, pekerja yang sudah berada di Jakarta tak perlu memperpanjang cuti Lebaran.
"Sejak pandemi kan kita terbiasa dengan WFH, bagaimana absen secara online, bekerja berdasarkan kinerja, dan sebagainya. Tapi kalau berada di Jakarta, ya masuk, enggak perlu perpanjang cuti," tutur Bey.
Advertisement
