Liputan6.com, Jakarta - Minat untuk melanjutkan sekolah di Desa Batursari, Wonosobo masih relatif rendah dan berdampak angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini cukup tinggi. Khususnya anak yang lulus SLTP.
Terdata, hanya 10 persen saja yang mau meneruskan ke tingkat pendidikan selanjutnya.
Menurut penuturan Kades Batursari Jumadi, hal itu disebabkan karena di wilayah ini tidak terdapat fasilitas pendidikan setara SMA/SMK. Sementara jarak dari rumah warga ke sekolah terdekat yang ada lumayan jauh dan harus ditempuh dengan waktu yang lama.
Baca Juga
Advertisement
"Di Kuncen Batursari ini angka ATS masih tinggi, terutama anak yang lulus SMP, yang mana saat ini baru 10 persen saja yang mau melanjutkan sekolah SMA atau SMK, itu karena disini tidak ada sekolahan SMA/SMK, sementara jarak dari rumah ke sekolah terdekat yang ada sangat jauh, sehingga menurunkan semangat mereka untuk melanjutkan sekolah," katanya, beberapa waktu lalu.
Namun begitu, untuk anak usia SD ke SMP persentasenya lumayan tinggi yakni di angka 98 persen. Mereka ada yang melanjutkan sekolah dan juga ada yang mondok", ujar Jumadi.
Terkait hal itu Desa Batursari mengharapakan tanggapan dan tindak lanjut dari pemerintah agar didirikan fasilitas pendidikan setara SMA/SMK di wilayah ini. Mengingat banyaknya remaja yang seharusnya masih mengenyam pendidikan namun karena permasalahan tersebut sehingga mereka terpaksa tidak melanjutkan sekolah.
"Harapan kami, dalam rangka mensukseskan pendidikan dasar dua belas tahun dan melihat persoalan disini, mohon kiranya kepada pemerintah agar didirikan fasilitas pendidikan setara SMA/SMK diwilayah kami, agar anak-anak kami bisa melanjutkan sekolah. Untuk lokasi kami insyaalloh sudah ada, dan masyarakat akan siap membantu", ungkap Kades Batursari.
Pada kesempatan itu Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menanggapi hal itu dengan mendorong kepada seluruh elemen agar bergotong royong berpartisipasi dalam mengupayakan penyelesaian masalah tersebut. Selain itu ia juga mengharapkan partisipasi masyarakat setempat, para tokoh agama dan semua unsur. Sementara selaku pimpinan daerah pihaknya nanti akan mendukung penyelesaian persoalan tersebut.
"Ini permasalahan yang perlu perhatian perlu penyelesaian, nanti saya minta seluruh elemen agar bergotong royong bersama berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini, silahkan dikaji dan selesaiakan bersama. Karena SMA/SMK itu ranahnya pemerintah provinsi, namun kami pemerintah daerah tidak diam, kami akan komunikasikan, kami juga tetap ikut membantu. Kami mendorong jika itu SMA di sini maka silahkan Rifa'iyah membuat, kami pemerintah akan bantu bersama," tegas Bupati.
