Liputan6.com, Jakarta Di mata beberapa pembuat undang-undang dan pelaku industri kripto di Amerika, regulator AS menghambat inovasi dengan pendekatannya yang terkadang membingungkan dan seringkali berat untuk mengatur ruang kripto.
Dilansir dari Decrypt, Selasa (2/5/2023), belum lama ini, perusahaan Web3 a16z, divisi yang berfokus pada kripto dari raksasa VC Andreessen Horowitz, meminta Departemen Keuangan Inggris untuk mengambil pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi kripto.
Advertisement
Perusahaan tersebut menambahkan pendekatan AS bukanlah pendekatan yang harus dipertimbangkan oleh Inggris untuk diadopsi.
Inggris pada Februari mengeluarkan aturan pertamanya untuk mengatur kripto. Dalam makalah konsultasi, Departemen Keuangan mengatakan ingin mengatur pertukaran kripto seperti industri keuangan tradisional lainnya.
Kepala kebijakan di a16z Brian Quintenz mengatakan di Twitter pada Senin, 1 Mei 2023 mereka dengan antusias merangkul pendekatan Inggris untuk rezim yang proporsional dan fokus, gesit, dan fleksibel.
Dia menambahkan perusahaan investasi berharap untuk terus bekerja dengan Departemen Keuangan untuk menetapkan aturan kelas dunia yang akan melindungi konsumen dan memungkinkan inovasi ini berkembang.
Pelaku Industri Kripto Lainnya
a16z bukan satu-satunya yang berbicara tentang peraturan Inggris. Polygon Labs juga menanggapi dengan mengatakan sangat terdorong melihat Inggris membuat langkah-langkah untuk mengatur industri. Chief Policy Officer Polygon Labs Rebecca Rettig mengatakan di Twitter konsultasi di Inggris “luar biasa”.
Bos Coinbase Brian Armstrong juga bulan lalu mengatakan Inggris bergerak cepat pada regulasi kripto yang masuk akal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan konsumen. Pertukaran kripto terbesar di Amerika itu juga mengatakan sedang aktif mencari untuk berkembang pesat ke luar negeri.
Di bawah Ketua SEC Gary Gensler, SEC mengejar pertukaran kripto di Amerika seperti Kraken, Bittrex, dan Coinbase karena diduga menjual sekuritas yang tidak terdaftar.
Komisi Amal Inggris Terbitkan Panduan untuk Lembaga Penerima Sumbangan Kripto
Komisi Amal Inggris mengeluarkan panduan baru terkait sumbangan kriptopada Rabu, 26 April 2023. Panduan tersebut mengharuskan Badan amal Inggris dan Welsh yang menerima sumbangan kripto menyimpan catatan akurat dan mematuhi aturan pajak dan pencucian uang.
Regulator memperingatkan badan amal aset seperti bitcoin (BTC) atau Non Fungible Token (NFT) dapat berubah-ubah, rentan terhadap peretasan, dan sulit dilacak serta mereka harus mempertimbangkan apakah layak menerimanya sama sekali.
“Panduan kami menekankan risiko yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency, dan menyarankan para wali untuk berhati-hati,” kata kepala eksekutif Komisi Amal Inggris, Helen Stephenson, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (1/5/2023).
Dalam blog Juli 2022, Asisten Direktur Kebijakan Komisi Sam Jackson mengatakan kripto dapat menjadi rute yang lebih utama untuk berinvestasi, berdagang, dan memindahkan aset, mengutip keberhasilan penggalangan dana menggunakan aset digital di Ukraina, dan tujuan Inggris sendiri untuk menjadi pusat kripto.
Seperti diketahui, Ukraina sukses meraih sumbangan kripto dan NFT selama berada di tengah konflik bersama Rusia sejak pertengahan tahun lalu. Pejabat negara Ukraina juga turut andil dalam membagikan nomor dompet kripto negara dan terbuka terkait berapa banyak kripto yang diterima serta digunakan untuk apa.
Komisi yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan memantau organisasi nirlaba di Inggris dan Wales itu pada Januari mengatakan sedang menyelidiki Yayasan Ventures Efektif, yang telah menerima dukungan signifikan dari Sam Bankman-Fried dan pertukarannya, FTX, yang mengajukan kebangkrutan pada November.
Advertisement
Tak Ingin Ketinggalan, Kini Yayasan di UEA Terima Sumbangan Kripto
Sebelumnya, Organisasi perawatan kesehatan Uni Emirate Arab (UEA), Al Jalila Foundation, mengungkapkan telah diberikan izin untuk menerima uang digital dan para simpatisan sekarang dapat menyumbang melalui cryptocurrency.
Dengan menerima kripto, Al Jalila Foundation telah menjadi salah satu organisasi nirlaba pertama dari UEA yang melakukannya. Dalam pernyataan yang baru-baru ini dirilis, Al Jalila Foundation juga mengatakan telah bermitra dengan “platform cryptocurrency terkemuka” yang tidak disebutkan namanya.
Mengomentari langkah yang memperluas saluran donasi organisasi, CEO yayasan Abdulkareem Sultan Al Olama mengatakan sebagai organisasi filantropi, pihaknya mengandalkan donasi amal dan selalu mencari cara inovatif untuk memperluas saluran donasi demi kemudahan dan kenyamanan bagi para donatur dari seluruh dunia.
"Oleh karena itu, sebagai sumber penggalangan dana yang muncul, memberikan kesempatan kepada semakin banyak pengguna kripto di seluruh dunia untuk menyumbang ke Yayasan Al Jalila untuk tujuan yang menarik bagi mereka adalah win-win solution bagi kami sebagai yayasan dan komunitas donor,” ujar Olama, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat, 30 September 2022.
Olama juga memuji keputusan yang menurutnya menjadikan Al Jalila Foundation sebagai badan amal perawatan kesehatan "pertama" di negara itu yang menerima sumbangan dalam cryptocurrency dan yang menjembatani kesenjangan antara mata uang fisik dan digital.
Dengan keputusan untuk menerima cryptocurrency, Al Jalila Foundation bergabung dengan organisasi amal terkemuka lainnya seperti Save the Children, yang memilih Cardano Foundation sebagai mitranya.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
