Liputan6.com, Jakarta Mulai pekan depan, pemerintahan Biden akan mengakhiri kewajiban vaksin Covid-19 yang sebelumnya menjadi syarat bagi pegawal federal ataupun kontrak, hingga pelancong mancanegara. Ini mungkin menjadi kabar baik bagi mereka yang perlu melakukan perjalanan pekerjaan atau liburan ke negeri Paman Sam ini.
Melansir CNBC, Rabu (3/5/2023), seperti diumumkan Gedung Putih pada Senin (1/5/2023) dalam sebuah pernyataan bahwa syarat vaksin tersebut akan berakhir pada 11 Mei, ini juga sekaligus mengakhiri layanan darurat kesehatan masyarakat berkaitan dengan Covid-19 berakhir.
Advertisement
Mereka menyampaikan, “Walaupun vaksinasi tetap menjadi salah satu alat terpenting dalam memajukan kesehatan dan keselamatan karyawan dan mempromosikan efisiensi tempat kerja, kami sekarang berada dalam fase tanggapan yang berbeda ketika langkah-langkah ini tidak lagi diperlukan,”
Meski kasus Covid-19, rawat inap, dan kematian menurun drastis tahun ini, virus ini masih membunuh ribuan orang per minggunya.
Mandat ini pun termasuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang akan mulai menghentikan vaksinnya untuk fasilitas layanan kesehatan yang berpartisipasi dalam Medicare dan Medicaid, menurut Gedung Putih. Selain itu, ini akan mengakhiri persyaratan vaksinasi untuk program Head Start, mengutip CNBC.
Departemen Keamanan Dalam Negeri pun nantinya akan mencabut persyaratan vaksinasi bagi mereka yang memasuki AS melalui perbatasan dengan Kanada atau Mexico.
Menurut pengumuman Gedung Putih, kedua departemen di atas akan memberikan perincian selanjutnya tentang akhir persyaratan vaksin ini dalam beberapa hari mendatang.
Sebelumnya, pemerintahan Biden menerapkan persyaratan vaksin untuk petugas kesehatan, pegawai federal ataupun kontrak, hingga pelancong internasional sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kesadaran vaksinasi yang tingkatnya minim dan memperlambat penyebaran virus karena lonjakan akibat varian deltapada akhir 2021 diikuti oleh omicron di musim dingin tahun 2022.
Sayangnya, mandat tersebut sempat menghadapi tentangan sengit dan tuntutan hukum dari para kritikus yang mengecam persyaratan tersebut karena menilai pemerintah terlalu berlebihan, sedangkan Gedung Putih menekankan bahwa mandat tersebut penting untuk melindungi kesehatan masyarakat.
